Menteri Kabinet Merah Putih Bagi Tugas Upacara HUT RI di Lokasi Bencana

Jajaran menteri Kabinet Merah Putih membagi tugas untuk menghadiri upacara Peringatan HUT ke-81 RI di daerah terdampak gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur pada Minggu, 16 Agustus 2026. Langkah ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengawal langsung proses penanganan darurat bencana di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menggelar rapat koordinasi penanganan bencana di Kabupaten Manggarai Barat. Rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta jimpinan BUMN terkait.

Pratikno menjelaskan bahwa para pejabat pemerintah pusat disebar ke berbagai titik terdampak untuk memimpin peringatan hari kemerdekaan sekaligus menyelesaikan berbagai isu strategis di daerah.

"Perlu kami sampaikan juga, kita akan membagi tugas ke lapangan dan kemudian kita besok, akan upacara tidak di Jakarta, tapi kita akan ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan di berbagai daerah," kata Menko PMK Pratikno.

Ia menambahkan bahwa penugasan khusus ini difokuskan pada pengawalan masalah krusial di setiap kawasan penanganan bencana tanpa mengabaikan jalur komunikasi antarpejabat.

"Jadi kita bagi tugas ke berbagai daerah untuk mengawal sesuai dengan tupoksi kita mengawal isu-isu krusial di daerah tersebut. Tapi kami akan terus berkoordinasi walaupun kita di tempat yang berbeda," ujar Pratikno.

Pemerintah juga mendirikan posko nasional dan posko operasional di Labuan Bajo serta Maumere. Pengiriman logistik bantuan dari berbagai wilayah dipusatkan melalui Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta sebelum didistribusikan ke lokasi terdampak gempa NTT.

"Tadi sudah disampaikan, ini akan segera dibentuk posko. Dalam hari kedua ini sudah terbentuk posko, pemerintah pusat ada posko, posko nasional. Nanti Kepala BNPB sampaikan bahwa bantuan logistik dari Jakarta, dari daerah lain terkonsolidasi nanti di Halim, dikirimkan ke sini," tutur Pratikno.

Prioritas utama pemerintah pada masa tanggap darurat meliputi penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan secepatnya pada infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, dan jaringan internet.

"Dalam tahap tanggap darurat ini, yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet dan lain-lain, itu recover dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Pratikno.

Selain fokus pemulihan jangka pendek, pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam di masa depan.

"Bencana tidak bisa sepenuhnya kita hindari, tapi kita harus membangun Pemda yang tangguh, masyarakat yang tangguh, infrastruktur yang tangguh, dan juga masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana," ungkap Pratikno.

Langkah penanganan di NTT mengandalkan integrasi penuh antarlembaga guna memastikan seluruh alokasi sumber daya pusat terealisasi secara efektif dan tepat sasaran.

"Pemerintah pusat ini benar-benar full team hadir ke sini. Hadir ke sini. Masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya. Jadi, sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk tanggap darurat dan juga rehab-rekon ini sangat besar," ujar Pratikno.

Pemerintah menargetkan seluruh proses rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di NTT dapat membangun kawasan pemukiman yang lebih baik serta tahan terhadap risiko bencana mendatang.

"Dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun lebih baik di pasapungan, sehingga daerah ini menjadi lebih tangguh dalam mengalami bencana," kata Pratikno.