Menteri PKP Usulkan Larangan Atap Asbes pada Renovasi Rumah Masyarakat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar rumah yang direnovasi pemerintah tidak lagi memakai atap asbes dan meminta adanya aturan larangan tersebut. Usulan ini disampaikan saat kunjungan ke rumah warga di Manggarai, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2026).

Dalam kunjungan, Ara meninjau dua rumah berusia tua yang kondisinya memprihatinkan dan belum pernah direnovasi. Penghuni rumah tersebut memiliki penghasilan Rp 300-500 ribu per bulan dan menanggung hingga 20 anggota keluarga per rumah. Atap rumah masih menggunakan asbes, dengan salah satu rumah menyimpan atap asbes utuh hasil pemberian tetangga.

Tenaga Pendamping Masyarakat Program BSPS, Anindita Agustria Siswanto, melaporkan kondisi rumah tidak layak huni karena tidak memiliki kolom dan ring balok penopang bangunan. Rangka atap menggunakan kayu yang banyak sambungan dan keropos, serta atap masih memakai asbes.

"Boleh nggak, boleh mungkin dipikirkan peraturan karena sudah tahu bahaya. Pertama, belum tentu semua rakyat tahu bahaya (asbes). Kedua, diedukasi kalau perlu dilarang lagi pembangunan baru pakai asbes.

Jadi yang lama-lama kita ganti, kita perbaiki. Tapi yang baru dilarang pakai asbes. Coba dipikirkan seperti itu," ujar Maruarar Sirait.

Rencana renovasi kedua rumah akan dilaksanakan mulai 16 September hingga 12 November 2026 dengan bantuan Rp 20 juta per rumah. Perbaikan meliputi penggunaan dinding batako dan struktur bangunan lebih kokoh, serta mengganti atap dengan bahan genteng metal sebagai pengganti asbes.

Penggantian atap asbes ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan warga dan meningkatkan kualitas hunian dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), seperti yang dilansir dari Detikcom.