MUI Nyatakan Sapi Kurban Presiden dari APBN Sah Secara Syariah

Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan bahwa pengadaan hewan kurban oleh presiden yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dinilai sah secara syariat Islam pada Rabu, 27 Mei 2026. Penegasan ini merespons pertanyaan publik mengenai keabsahan ibadah kurban pemimpin negara yang dibiayai oleh kas negara.

Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa secara hukum fikih tidak ada masalah mengenai pengadaan tersebut. Langkah kepala negara dinilai sebagai bagian dari tugas kepemimpinan untuk menyediakan dan mendistribusikan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengadaan hewan kurban yang bersumber dari dana negara atau bantuan presiden ini menjadi perbincangan setelah adanya laporan mengenai distribusi hewan kurban dalam jumlah besar. Kritik sempat muncul terkait pemanfaatan anggaran negara untuk kegiatan keagamaan individu pemimpin.

Menurut penjelasan Asrorun Niam Sholeh, seorang pemimpin atau kepala negara memiliki mandat untuk mengelola kas negara demi kemaslahatan umat. Ketika dana tersebut digunakan untuk menyembelih hewan dan membagikan dagingnya kepada rakyat, esensinya adalah ibadah sosial.

"Secara syar'i tidak ada masalah. Ini bagian dari tata kelola kemaslahatan publik yang dilakukan oleh pemegang otoritas," kata Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh saat memberikan keterangan kepada media.

MUI menambahkan bahwa aturan islam pemimpin kurban pakai kas negara memperbolehkan tindakan tersebut selama tujuannya bukan untuk kebanggaan pribadi. Pengadaan ini masuk dalam kategori kebijakan pengedaran maslahat atau jaminan sosial bagi warga miskin.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang menegaskan bahwa pengadaan hewan kurban oleh Presiden Prabowo Subianto tidak menyalahi aturan hukum positif maupun hukum agama. Kebijakan ini murni ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.

Detail Anggaran dan Jumlah Hewan Kurban

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Jawa Pos dan Sekretariat Negara, jumlah pengadaan hewan kurban tahun ini mencapai ribuan ekor yang disebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Alokasi ini merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan presiden.

Berikut adalah rincian data pengadaan hewan kurban presiden yang bersumber dari anggaran negara:

Masyarakat di berbagai platform digital sebelumnya sempat mempertanyakan perihal "apakah kurban boleh pakai uang pajak" atau kas negara. Diskusi mengenai bolehkah kurban pakai dana apbn mui menjadi topik hangat di media sosial dalam beberapa hari terakhir sebelum adanya klarifikasi resmi ini.

Mekanisme Distribusi kepada Masyarakat

Pemerintah memastikan bahwa seluruh hewan kurban yang dibeli menggunakan dana APBN ini akan disalurkan secara tepat sasaran. Prioritas utama penerima manfaat adalah kawasan pemukiman padat penduduk, pondok pesantren, dan wilayah terluar.

Beberapa poin utama mengenai mekanisme teknis di lapangan meliputi:

• Pemeriksaan kesehatan hewan oleh dinas peternakan setempat sebelum disembelih.
• Keterlibatan panitia lokal dan pengurus masjid dalam proses distribusi daging.
• Sertifikasi halal untuk seluruh proses penyembelihan di rumah potong hewan.

Kementerian Keuangan melalui keterangan terpisah menyatakan bahwa seluruh pencairan dana pengadaan ini telah melalui prosedur pengadaan barang dan jasa yang transparan. Dana yang digunakan masuk dalam pagu anggaran bantuan sosial bupati dan presiden yang sah secara hukum tata negara.

Proses pengiriman hewan kurban saat ini sudah mulai berjalan ke berbagai wilayah di luar Pulau Jawa menggunakan jalur laut dan darat. Pengawasan ketat dilakukan bersama instansi terkait guna memastikan kondisi fisik seluruh sapi tetap prima hingga hari penyembelihan tiba.