Mutasi Korwil BGN Kayong Utara Pemicu Kritik Aktivis Papua

Kebijakan mutasi pejabat bermasalah ke Tanah Papua memicu kritik keras dari kalangan aktivis dan mahasiswa, menyusul sanksi disiplin yang dijatuhkan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap Koordinator Wilayah Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto.

Sanksi berupa pemindahtugasan tersebut berawal dari tindakan Adi Afrianto yang dinilai tidak fokus dan diduga menggunakan telepon seluler saat mengikuti pengarahan daring bersama jajaran BGN se-Indonesia.

Kepala BGN, Sudaryono, menegur langsung tindakan tersebut dan menginstruksikan bagian kepegawaian untuk mencatat identitas pejabat bersangkutan guna dipindahkan ke wilayah timur Indonesia.

"Ini ada Korwil Kabupaten Kayong Utara, Adi Afrianto. Tolong dicatat Karo SDM. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua. Segera," tegas Sudaryono dalam video pengarahan yang beredar luas.

Selain pelanggaran kedisiplinan saat rapat daring, kinerja Adi Afrianto selama memimpin di Kayong Utara juga mendapat sorotan dari kalangan jurnalis lokal karena sulit dikonfirmasi mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Hingga saat ini, Adi Afrianto belum memberikan tanggapan resmi terkait sanksi mutasi tersebut.

Keputusan menjadikan Papua sebagai lokasi sanksi memantik respons dari Aliansi PapuaItuKita dan kelompok Mahasiswa Papua se-Indonesia Anti Rasisme yang menyayangkan narasi penjatuhan sanksi pejabat publik ke wilayah tersebut.

Koordinator Anti Rasisme, Michael Himan, menilai pelabelan Papua sebagai daerah hukuman sangat merendahkan martabat masyarakat lokal yang kerap menjadi korban stigma.

"Tindakan atau narasi yang terindikasi rasisme tidak boleh ditoleransi, baik oleh pejabat negara maupun warga sipil," kata Michael Himan, Koordinator Anti Rasisme.