PM Benjamin Netanyahu Kritik Perlakuan terhadap Aktivis Flotilla

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik keras tindakan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang memperlakukan para aktivis kemanusiaan Global Sumud Flotilla secara tidak manusiawi setelah armada mereka dicegat di perairan internasional.

Dilansir AFP pada Kamis (21/5/2026), kecaman global muncul setelah Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan para aktivis dari puluhan negara, termasuk warga negara Indonesia, dalam kondisi tangan terikat dan dipaksa berlutut.

"Cara Menteri Ben Gvir menangani aktivis Flotilla tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Israel," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan resmi.

Menanggapi situasi penahanan tersebut, kepala pemerintahan Israel ini menegaskan bahwa langkah hukum lanjutan akan segera diambil oleh jajarannya untuk memulangkan para relawan kemanusiaan.

"Saya telah menginstruksikan pihak berwenang terkait untuk mendeportasi para provokator (aktivis) sesegera mungkin," kata Netanyahu.

Sebelumnya, Al Jazeera melaporkan pada Rabu (20/5/2026) bahwa Ben-Gvir mengunggah video perlakuan kontroversial itu di media sosial X dengan menyertakan keterangan bermakna ucapan selamat datang di Israel yang diiringi lagu kebangsaan negara tersebut.

Aksi penahanan sepihak ini memicu kemarahan diplomatik internasional, menyebabkan negara-negara seperti Prancis, Italia, Belanda, dan Kanada memanggil duta besar Israel di ibu kota masing-masing.

Sementara itu dari dalam negeri, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang tertahan oleh otoritas Israel kini bertambah menjadi sembilan orang, yang terdiri atas jurnalis dan relawan kemanusiaan.

Komisi I DPR RI langsung menggelar rapat bersama Kementerian Luar Negeri untuk memprioritaskan penyelamatan serta menjajaki jalur diplomasi melalui negara-negara Timur Tengah seperti Yordania dan Mesir karena Indonesia tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel.

“Kalau BOP-nya kan sekarang di-hold,” ujar Dave Laksono saat menjelaskan status keanggotaan Indonesia di forum Board of Peace yang kini ditangguhkan demi memantau situasi regional.

Gelombang desakan agar Indonesia bersikap tegas juga disuarakan oleh pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, yang menilai tindakan kekerasan Israel sangat mencederai misi perdamaian.

"Kalau misi damai (dari Global Sumud Flotilla) kemudian dilawan atau direspons dengan penangkapan dan kekerasan, saya kira ini harus jadi pertimbangan (pembahasan) dalam Board of Peace," ucap Yon Machmudi melalui pesan singkat pada Selasa (19/5/2026).

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia harus melayangkan protes keras dan mempertimbangkan opsi keluar jika lembaga yang dibentuk Donald Trump tersebut terbukti tidak efektif dalam meredam agresivitas Israel.

"Tetapi kalau yang terjadi kita lihat kebijakan dan juga aksi yang dilakukan oleh Israel justru sangat bertentangan dengan nilai perdamaian," ucap Yon Machmudi menambahkan.

Desakan serupa disuarakan oleh mantan relawan Global Sumud Flotilla sekaligus pejuang kemanusiaan, Wanda Hamidah, yang meminta ketegasan langsung dari Presiden Republik Indonesia.

"Terutama untuk menekan negara kita menekan Presiden kita untuk segera keluar dari Board of Genocide (BOP) yang diadakan oleh Trump," kata Wanda Hamidah dalam konferensi pers pada Senin (18/5/2026) malam menyikapi status Israel yang menjadi anggota BoP sejak 11 Februari 2026.

Berdasarkan data Command Center Istanbul yang dibagikan influencer Chiki Fawzi, lima WNI yang teridentifikasi menjadi korban pencegatan pada Senin (18/5/2026) adalah Andi Angga Prasadewa di kapal Josef, serta Thoudy Badai, Rahendro Herubowo, dan Andre Prasetyo Nugroho di kapal Ozgurluk.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi ada sedikitnya 10 kapal dalam iring-iringan internasional tersebut yang ditangkap oleh militer Israel.

“Kementerian Luar Negeri mendesak Pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan,” bunyi pernyataan Yvonne Mewengkang menutup penjelasan resmi pemerintah.