Elite Parpol Pertanyakan Sikap Politik PDI-P Terhadap Pemerintahan Prabowo

Sejumlah partai politik mempertanyakan kejelasan posisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto apakah akan menjadi oposisi atau pendukung pemerintah pada Jumat (19/6/2026).

Sorotan ini mengemuka menyusul munculnya rumor kehadiran kader PDI-P, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) lalu.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P untuk segera mengambil langkah yang tegas dan tidak menunjukkan sikap politik yang dinilainya abu-abu.

"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," ujar Jazilul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Jazilul menambahkan bahwa soliditas seluruh elemen politik sangat krusial agar program kerja yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat terealisasi sesuai dengan target.

“Kita tahu, ya, kita semua membutuhkan persatuan, soliditas untuk menjalankan semua program Presiden, tanpa itu juga enggak bisa jalan. Tapi jangan juga kemudian bersikap abu-abu. Saya pikir gitu," jelas Jazilul.

Respons juga datang dari Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhamad Sarmuji yang menyatakan bahwa meskipun PDI-P secara formal tidak bergabung dalam jajaran kabinet, namun praktik fungsi penyeimbang yang mereka gaungkan masih patut dipertanyakan.

"Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai langkah politik PDI-P yang berada di luar jajaran pemerintahan harus dihormati demi menjaga iklim demokrasi melalui fungsi kontrol di parlemen tetap berjalan.

“PAN berpandangan, bahwa sikap politik PDI-P mesti dihormati karena hal itu justru menjadi keuntungan bagi demokrasi karena di DPR ada kekuatan penyeimbang, sebagai mitra kritis pemerintah,” ujar Viva dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Menurut PAN, ketiadaan kader PDI-P di Kabinet Merah Putih secara otomatis memperjelas posisi kritis partai tersebut yang dinilai wajar dan konstruktif.

“Jika PDI-P bersikap kritis terhadap pemerintah dan berposisi sebagai ‘partai oposisi’, hal itu sudah menjadi taken for granted, atau sebagai suatu kepastian dan keniscayaan,” ungkap Viva.

Viva menambahkan bahwa jalannya mekanisme pengawasan oleh parlemen dan kontrol publik dari masyarakat akan menciptakan sistem pemerintahan yang efektif.

“PAN menilai bahwa situasi politik parlementarian juga berjalan kondusif sesuai fungsinya. Tentu hal itu akan menciptakan pemerintahan yang efektif, DPR yang menjalankan fungsi pengawasan, serta kaum netizen, media, dan civil society yang melakukan fungsi kontrol organik dan mandiri,” imbuhnya.

Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menegaskan bahwa arah politik partainya sudah sangat jelas bertindak sebagai penyeimbang pemerintahan.

"Posisi politik PDI-P sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi," ujar Ganjar kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).

Ganjar membantah tudingan bersikap abu-abu dan menyatakan bahwa PDI-P akan konsisten mengawal serta mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

"Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu," lanjut dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menggarisbawahi bahwa ketidakjelasan justru terjadi apabila orientasi politik parpol hanya didasarkan pada transaksi pembagian kursi kabinet.

"Yang abu-abu justru jika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi untuk kursi/jabatan bukan oleh substansi kebijakan," jelas Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar mengingatkan pentingnya keberanian bagi lembaga legislatif untuk senantiasa mendengarkan aspirasi publik alih-alih sekadar menjadi pendukung kekuasaan.

"Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar. Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat. Mari saling berkaca," tegas Ganjar.

Pada bagian akhir, Ganjar membandingkan konsistensi sikap politik PDI-P saat ini yang tidak berbeda dengan posisi mereka saat berada di luar pemerintahan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Yang terpenting dalam demokrasi bukan soal siapa berada di kubu mana, melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat ketika kekuasaan berubah," pungkas dia.