PBB Adopsi Peta Dunia Baru Proyeksi Equal Earth Transparan

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutus untuk mengadopsi peta dunia baru yang menampilkan proporsi luas negara secara presisi. Langkah ini diambil usai usulan dari negara-negara Afrika untuk mengoreksi bias visual yang telah berlangsung lama, seperti dikutip dari Detik iNET.

Resolusi bertajuk 'Perbaiki Peta' tersebut digagas oleh Uni Afrika bersama Bahama. Keputusan ini disahkan lewat dukungan mayoritas 164 negara anggota, sementara enam negara memilih abstain dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya yang menolak.

Penggunaan proyeksi Mercator yang dirancang pembuat peta Eropa Gerardus Mercator sejak 1569 dinilai memicu distorsi. Model visual navigasi tersebut memperbesar area yang jauh dari garis khatulistiwa secara tidak proporsional.

Dampak peta Mercator membuat Greenland tampak seukuran dengan Amerika Selatan. Padahal, luas Greenland sebanding dengan Republik Demokratik Kongo, sementara Benua Afrika sebenarnya 14 kali lebih besar dari Greenland.

Resolusi PBB menggarisbawahi bahwa penyusutan visual ini mengerdilkan persepsi atas kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Implikasinya berdampak pada sudut pandang sosial ekonomi, kebutuhan infrastruktur, hingga isu geopolitik.

Sebagai solusi, PBB merekomendasikan peta Equal Earth yang dirilis sejak 2018. Proyeksi ini menampilkan luas permukaan wilayah secara lebih seimbang, di mana ukuran Eropa tampak menyusut sedangkan Afrika dan Brasil terlihat jauh lebih luas.

Dukungan atas perubahan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot. Ia mengonfirmasi Prancis siap meninggalkan proyeksi Mercator demi akurasi peta.

"Amerika Serikat, Rusia, dan China mendapatkan penonjolan visual tidak proporsional dibanding Afrika, Amerika Latin, atau Asia Tenggara," katanya, dikutip detikINET dari CNN.

Pengesahan di PBB menyusul langkah Uni Afrika yang sudah mengadopsi peta Equal Earth pada Maret lalu atas inisiasi Togo. Kritik terhadap peta Mercator juga pernah dilontarkan Selandia Baru pada 2018 karena posisinya sering terabaikan di sudut peta.

PBB kini mendorong perusahaan teknologi penyedia platform peta digital untuk berdiskusi dengan negara anggota agar segera menerapkan proyeksi wilayah yang lebih presisi.