Majelis Umum PBB Adopsi Proyeksi Peta Dunia Equal Earth

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi "Correct the Map" untuk mendorong penggunaan proyeksi peta Equal Earth yang menggambarkan ukuran benua secara proporsional. Keputusan tersebut disetujui oleh 164 negara dalam pemungutan suara di New York.

Resolusi yang diusung oleh Uni Afrika, Togo, dan Bahama ini bertujuan menggantikan dominasi proyeksi Mercator sejak abad ke-16. Hasil pemungutan suara mencatat 164 negara mendukung, Amerika Serikat menolak, serta enam negara lain memilih abstain, yaitu Estonia, Georgia, Lithuania, Moldova, Serbia, dan Ukraina.

Meskipun hasil pemungutan suara PBB ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, resolusi mendorong sekolah, media, dan perusahaan teknologi beralih ke peta berluas sama. Proyeksi Mercator dinilai mendistorsi ukuran wilayah dekat garis khatulistiwa sehingga Afrika tampak sebanding dengan Greenland, padahal luas Afrika sebenarnya 14 kali lebih besar.

Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey menegaskan pentingnya keadilan dalam representasi peta dunia sebelum pemungutan suara berlangsung.

"Dunia yang adil dimulai dengan peta yang adil," kata Robert Dussey, Menteri Luar Negeri Togo.

Ia menyampaikan pandangan tersebut saat pemaparan di PBB untuk menjelaskan pengaruh proyeksi peta terhadap persepsi publik global.

"Sebuah peta tidak pernah netral. Peta membentuk persepsi, memengaruhi bagaimana posisi masyarakat dan benua di dunia dipahami," ujar Robert Dussey, Menteri Luar Negeri Togo.

Dussey menambahkan bahwa peta menjadi landasan utama dalam proses pendidikan dan imajinasi masyarakat.

"Peta membimbing pendidikan, menumbuhkan imajinasi, dan memengaruhi persepsi kolektif," kata Robert Dussey, Menteri Luar Negeri Togo.

Dukungan terhadap langkah ini disampaikan oleh Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot yang mengumumkan kementeriannya akan menghentikan penggunaan peta Mercator.

"Mengubah peta tentu saja tidak mengubah dunia. Tetapi mengoreksi representasi yang mendistorsinya sudah merupakan sebuah tindakan kebenaran," kata Jean-Noël Barrot, Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis.

Di sisi lain, perwakilan Amerika Serikat Yaryna Ferencevych menolak resolusi tersebut dan menilai pembahasan ini mengalihkan PBB dari fokus utamanya.

"Alih-alih berfokus pada masalah nyata perdamaian internasional, kemakmuran, atau hubungan baik, badan ini justru memperdebatkan proyek-proyek peta dari abad ke-16 dan peran mereka dalam mempromosikan reparasi serta 'keadilan kognitif'," kata Yaryna Ferencevych, perwakilan Amerika Serikat.

Pihak Amerika Serikat mengkritik resolusi tersebut karena dinilai mengandung muatan politik ideologis.

"Resolusi ini mengejek kerja dan tujuan lembaga ini," kata perwakilan Amerika Serikat di PBB.

Kelompok kampanye online #CorrectTheMap turut memberikan data perbandingan daratan untuk menunjukkan besarnya potensi wilayah Benua Afrika.

"Anda dapat memuat Amerika Serikat, China, India, Jepang, Meksiko, dan sebagian besar wilayah Eropa ke dalam Afrika, dan masih menyisakan banyak ruang daratan," tulis kelompok kampanye online #CorrectTheMap.

Perwakilan dari lembaga Africa No Filter Lerato Mogoatlhe menilai bahwa distorsi visual pada peta lama telah membangun persepsi yang keliru selama bertahun-tahun.

"Salah representasi Afrika pada peta dunia bukan sekadar kesalahan kartografi-ini adalah masalah narasi," kata Lerato Mogoatlhe, perwakilan Africa No Filter.

Geografer asal Kenya Kioko Muendo menjelaskan dampak ekonomi dan politik akibat penggambaran ukuran benua yang tidak akurat.

"Peta lebih dari sekadar panduan bagi para pelancong-peta membentuk bagaimana wilayah dipandang secara politik dan ekonomi," kata Kioko Muendo, geografer asal Kenya.

Penggunaan proyeksi Equal Earth yang dikembangkan sejak 2018 diharapkan dapat mengoreksi persepsi global terhadap luas daratan di kawasan khatulistiwa, khususnya Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan.