Pemerintah Bagi Tugas Pejabat dan Usut Korporasi Karhutla Kalimantan

Pemerintah pusat menunjuk sejumlah pejabat setingkat menteri untuk memimpin percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Kalimantan pada Minggu, 23 Agustus 2026, menyusul meluasnya area terbakar hingga mencapai puluhan ribu hektar.

Langkah pembagian tugas wilayah tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di JCC, Jakarta. Kebijakan ini diambil guna mempercepat koordinasi pemadaman di lapangan tanpa mengabaikan wilayah terdampak lainnya.

"Pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk berbagi wilayah. Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk memberikan atensi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," kata Prasetyo di JCC, Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Penugasan tersebut melibatkan Menteri Koordinator Bidan Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kepala Staf Angkatan Darat untuk memegang tanggung jawab di wilayah tertentu.

"Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PMK juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada Kasad juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah," kata dia.

Prasetyo menegaskan bahwa penunjukan ini difokuskan pada peningkatan fokus penanganan dan percepatan tindakan lintas sektor di daerah rawan.

"Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain lho ya. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasi penanganannya kita percepat," tambahnya.

Terkait pembentukan lembaga khusus, pemerintah menilai koordinasi antarinstansi yang berjalan saat ini masih memadai sehingga belum memprioritaskan pembentukan satgas baru.

"Saya kira belum ya, karena kemarin hasil dari lapangan, penanganan lintas sektor juga sudah cukup kuat," ungkapnya.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total luas kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia telah menyentuh angka 72.798 hektar. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengungkapkan Kalimantan Barat menjadi area terdampak paling parah dengan luas kebakaran mencapai 38.310 hektar dan melibatkan 10.010 personel pemadam.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono mendesak dilakukannya penegakan hukum secara terbuka untuk mengusut potensi unsur kelalaian maupun kesengajaan dalam bencana ini.

"Investigasi harus dilakukan secara objektif. Kalau ditemukan kelalaian atau pelanggaran, tentu harus ada pertanggungjawaban," kata Ibas lewat dalam keterangannya, Minggu (23/8).

Menurutnya, penanggulangan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api semata, melainkan harus mencakup strategi pencegahan jangka panjang dan pengawasan ketat.

"Pencegahan, penanganan, dan evakuasi harus menjadi satu rangkaian kebijakan. Jangan sampai kita baru bergerak maksimal setelah api meluas dan asap sudah berdampak kepada masyarakat," kata politikus Partai Demokrat itu.

Ibas juga mengingatkan pentingnya prioritas keselamatan dan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak, terutama ancaman penyakit saluran pernapasan akibat paparan asap.

"Keselamatan warga tidak boleh menjadi pertimbangan kedua. Jika diperlukan evakuasi, harus disiapkan sejak dini dengan prosedur yang jelas dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi," katanya.

Seiring dengan desakan investigasi, pemerintah saat ini sedang menyelidiki empat perusahaan yang diduga terlibat dalam timbulnya titik api di Kalimantan. Langkah tegas berupa pencabutan izin usaha akan diterapkan jika terbukti ada pelanggaran pidana sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam dua rapat koordinasi tadi terjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak," ujar Pras, Sabtu (22/8).