Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Pemerintah berencana membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan mengacu pada tingkat kesejahteraan atau desil masyarakat agar distribusi lebih tepat sasaran.

Rencana pembatasan ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Rabu (26/8/2026) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, saat menanggapi implementasi kebijakan tersebut.

"Kita lihat seperti apa ekonominya dan masyarakatnya, tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap ya sudah kita jalankan," ujar Purbaya.

Pembatasan akan menyasar kelompok masyarakat dengan desil tertinggi, yaitu 9 dan 10, yang dianggap paling sejahtera. Namun, penetapan desil ini mendapat protes karena dianggap belum sesuai dengan kondisi ekonomi riil.

Purbaya menyatakan pemerintah terus memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan desil. Jika ada kendala dalam kebijakan ini, penanganannya akan dilakukan secara kasus per kasus.

"Let's say belum sampai DTSEN yang baru keluar, kita handle case by case," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya menyebut pembatasan akan dilakukan secara bertahap dimulai dari kelompok desil 10 terlebih dahulu. Ia juga menyatakan kebijakan ini akan diterapkan dalam beberapa bulan ke depan, bahkan sempat mengatakan akan diterapkan sebelum pergantian tahun.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/8/2026).