Pemerintah Bentuk DSI Atasi Manipulasi Ekspor Kelapa Sawit

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan temuan manipulasi dokumen nilai perdagangan ekspor-impor oleh sepuluh perusahaan minyak sawit mentah (CPO) terbesar di Indonesia pada Jumat, 22 Mei 2026. Praktik pemalsuan harga ekspor tersebut berdampak langsung pada penurunan drastis penerimaan pajak negara dan hilangnya devisa yang diparkir di luar negeri.

Aksi kecurangan ini terendus setelah Badan Pemeriksa Keuangan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai maraknya fenomena under invoicing di sektor komoditas tersebut. Pemerintah mencatat adanya perusahaan yang hanya melaporkan sepertiga hingga setengah dari nilai transaksi ekspor yang sebenarnya di negara tujuan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan bahwa modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan mempermainkan nominal harga jual menjadi lebih rendah atau dengan menyusutkan volume barang yang dikirim demi menghindari kewajiban pajak resmi.

"Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pengecekan secara acak yang dilakukan kementerian terhadap tiga pengapalan dari sepuluh perusahaan kelapa sawit tersebut memperlihatkan selisih data yang masif. Salah satu korporasi mencatatkan nilai ekspor sebesar 1,43 juta dolar AS di dalam negeri, namun dokumen impor di Amerika Serikat menunjukkan angka mencapai 4 juta dolar AS atau melonjak sekitar 200 persen.

"Harganya dimainin lebih rendah dibandingkan dari harga dijual atau kadang-kadang volume diturunkan. Jadi mereka bisa dibilang sebagian diselundupkanlah. Jadi habis itu beliau nanya ke saya, coba kamu pelajari," beber Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyelidikan lebih lanjut memperlihatkan bahwa komoditas kelapa sawit dari Indonesia tidak langsung dikirim ke negara tujuan utama melainkan melewati perusahaan perantara yang berada di Singapura. Berdasarkan data di lapangan, entitas pedagang perantara tersebut ternyata masih dimiliki oleh jaringan perusahaan eksportir yang sama.

"Jadi saya periksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia. Saya random pengapalannya ke luar negeri seperti apa. Rupanya biasanya ekspor ke AS nggak langsung, mereka lewat pedagang perantara di Singapura," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Praktik ini membuat laporan nilai ekspor yang masuk ke kas negara menjadi timpang. Pemerintah mengalami kehilangan potensi pendapatan yang signifikan akibat nilai perpajakan yang dihitung berdasarkan basis data manifes yang telah dimanipulasi tersebut.

"Jadi saya periksa. Pedagang perantara perusahaannya dia juga. Harga ke Singapura, setengah dari harga dari Singapura ke Amerika," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa.

Akibat skema under invoicing ini, aliran dana segar dari hasil perdagangan internasional tersebut tidak masuk ke dalam sistem keuangan domestik melainkan menetap di lembaga keuangan asing.

"Jadi saya sebagai Menteri Keuangan saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh hanya separohnya. Pajak pendapatan juga separohnya. Devisa lebih sedikit dan parkir di luar negeri," tukas Purbaya Yudhi Sadewa.

Guna mengatasi celah kebocoran pengawasan yang kerap terjadi pada otoritas kepabeanan, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengubah tata niaga perdagangan internasional komoditas strategis melalui pembentukan badan pengekspor tunggal bernama Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Jadi Pak Presiden pikir, ya sudah kita beresin aja sekalian. Kita buat badan pengekspor, namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia. Semua ekspor hanya bisa lewat situ. Yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia," ujarnya.

Melalui implementasi kebijakan strategis ini, seluruh aktivitas penjualan komoditas ke pasar global akan dikontrol secara terpusat. Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara dari sektor pajak penghasilan dan pajak ekspor dapat meningkat hingga dua kali lipat untuk mendanai program pembangunan nasional.

"Dengan approach seperti itu, yang tadinya under invoicing hilang. Untuk saya saya untung, income saya bisa naik 2 kali lipat. Mungkin lebih. Karena dari income tax, penghasilan lain-lain, export tax. Yang penting barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Uang saya lebih banyak, bisa dipakai untuk program pemerintah, termasuk pendidikan dan pembangunan di daerah," tegas Purbaya Yudhi Sadewa.