Pemerintah Isukan Bentuk Badan Eksportir Komoditas Strategis Nasional

Rencana pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis nasional kini tengah disiapkan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara detail mengenai kabar rencana pembentukan lembaga pengendali perdagangan internasional tersebut.

"Wah, saya nggak tahu," kata Purbaya kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Pengumuman resmi mengenai kepastian isu regulasi perdagangan luar negeri ini disebut akan disampaikan langsung oleh pihak istana.

"Nanti Presiden yang ngumumin itu," ujar Purbaya.

Rencana regulasi baru ini nantinya menyasar sejumlah komoditas andalan seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan batu bara, dilansir dari KOMPAS.com.

Skema niaga yang beredar menunjukkan eksportir tidak lagi diizinkan menjual langsung komoditas ke pembeli luar negeri melainkan harus melalui badan khusus tersebut.

Langkah sentralisasi perdagangan ini bertujuan menekan praktik under invoicing ekspor atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Manipulasi laporan tersebut dinilai mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak, royalti, serta devisa menjadi tidak optimal.

Kebijakan ini diproyeksikan pasar sebagai upaya memperkuat kontrol devisa hasil ekspor sekaligus meningkatkan posisi tawar perdagangan komoditas Indonesia di pasar global.

Lembaga baru ini berpotensi memperoleh margin dari aktivitas perdagangan ekspor komoditas strategis sebagai platform niaga yang terpusat.

Namun, wacana ini memicu kekhawatiran pelaku pasar terkait potensi penurunan margin eksportir, berkurangnya fleksibilitas perdagangan, serta risiko birokrasi.