Pemerintah Pangkas Durasi Verifikasi Bansos Jadi Lima Menit

Pemerintah Indonesia memproyeksikan efisiensi anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah melalui penerapan digitalisasi perlindungan sosial. Program uji coba ini difokuskan pada penyaluran Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai, sebagaimana dilaporkan Detik Finance pada Kamis (20/8/2026).

Langkah digitalisasi ini diterapkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan serta memangkas kesalahan data kependudukan. Skema baru ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure untuk menyaring data masyarakat penerima secara lebih terintegrasi.

"Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah," ujar Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari.

Implementasi sistem terpadu ini juga membuka peluang efisiensi yang lebih masif jika diterapkan pada program bantuan pemerintah lainnya. Potensi penghematan dana dapat melonjak drastis hingga ratusan triliun rupiah berdasarkan perhitungan lembaga terkait.

"Apabila diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp 127 triliun hingga Rp 200 triliun," jelas Qodari.

Proses pendaftaran serta verifikasi kelayakan calon penerima manfaat kini mengalami percepatan drastis. Integrasi data lintas kementerian memangkas durasi pemrosesan yang semula memakan waktu hingga ratusan hari menjadi hitungan menit.

"Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang menghubungkan data dari delapan kementerian/lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari, dalam uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," kata Qodari.

Pelaksanaan uji coba yang digarap Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah bersama Kementerian Sosial ini telah menjangkau 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten/kota. Pemerintah berencana memperluas jangkauan uji coba ini secara bertahap hingga mencakup 153 kabupaten/kota.