Pemerintah Selidiki Empat Korporasi Terkait Kebakaran Hutan di Kalbar

Pemerintah tengah menyelidiki empat korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026).

Prasetyo menegaskan bahwa penindakan hukum secara tegas merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Penegakan aturan berlaku bagi seluruh pihak yang terbukti melanggar, baik individu maupun entitas bisnis.

"Ya, yang tadi dilaporkan ada empat korporasi yang sedang dalam proses penyelidikan. Di Kalimantan Barat," kata Prasetyo Hadi, Mensesneg.

Menurut Prasetyo, arahan penindakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam dua kali rapat terbatas pada hari yang sama. Langkah hukum membidik siapa saja yang memicu titik api atau memerintahkan pembakaran lahan.

"Salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua bahwa bilamana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang itu melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi maupun individu-individu," kata Prasetyo Hadi, Mensesneg.

Sanksi terberat yang disiapkan pemerintah mencakup pembekuan operasional hingga pembatalan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti secara sah melakukan pembakaran.

"Atau siapa pun yang memberikan arahan atau perintah untuk melakukan pembakaran atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar," kata Prasetyo Hadi, Mensesneg.

Pemerintah memastikan proses hukum akan berjalan sesuai mekanismenya tanpa memberikan toleransi kepada pihak yang merugikan lingkungan.

"Oh iya kalau ditemukan pelanggaran, kita tidak akan ragu-ragu akan kita tindak sampai kepada ada kemungkinan dicabut izinnya," ujar Prasetyo Hadi, Mensesneg.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas para pelaku karhutla sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Harus kita tindak ya. Akan kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Prabowo Subianto, Presiden Indonesia.