Pemerintah Sesuaikan Harga Pertamax Ikuti Pergerakan Minyak Dunia

Pemerintah menetapkan penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter yang mulai berlaku sejak Rabu, 10 Juni 2026 akibat lonjakan harga minyak internasional. Kebijakan ini memicu antisipasi perpindahan konsumsi ke BBM bersubsidi serta penguatan pengawasan di lapangan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan mengenai landasan kebijakan penyesuaian harga komoditas energi tersebut melalui pernyataan resminya. Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir menjadi faktor utama keputusan ini.

"Pertamax adalah BBM nonsubsidi artinya, harga Pertamax harus mengikuti harga minyak dunia," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Pemerintah sebenarnya telah mengupayakan penahanan harga jual BBM nonsubsidi agar tidak langsung melonjak di tingkat konsumen. Melalui keterangan di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 12 Juni 2026, Teddy menguraikan kondisi perbandingan harga domestik dengan wilayah regional.

"Harga minyak dunia naik drastis sejak Maret, tetapi pemerintah sudah menahan kenaikan selama berbulan-bulan," ujarnya Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Meskipun terjadi fluktuasi harga global, komparasi dengan negara-negara tetangga menunjukkan angka penjualan di Indonesia masih relatif kompetitif. Pemerintah juga memberikan kepastian bahwa nilai jual komoditas BBM bersubsidi tidak akan mengalami perubahan dalam kebijakan terbaru ini.

"Walaupun naik, harga Pertamax in Indonesia jauh lebih murah dibanding BBM RON 92/95 di negara lain," ujarnya Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Data dari Petrol Price, GasWatch, dan Global Petrol Prices per 11 Juni 2026 mencatat harga BBM di Singapura menyentuh angka Rp42.971. Sementara di dalam negeri, Pertamax Green 95 ikut mengalami koreksi dari semula Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Pertalite dan solar, harga BBM subsidi tidak naik. Pertalite Rp 10.000 dan Solar Rp 6.800," lanjutnya Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri turut memaparkan indikator yang mendasari penyesuaian tarif BBM nonsubsidi ini. Dilansir detikfinance dari unggahan akun Instagram resmi korporasi pada Kamis, 11 Juni 2026, ia menyebutkan adanya pengaruh konjunktur politik internasional.

"Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar Internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," jelas Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina.

Kenaikan harga ini dipastikan bersifat menyeluruh di seluruh sektor retail pengisian bahan bakar. Simon menegaskan bahwa langkah serupa diambil oleh seluruh pelaku industri hilir migas yang beroperasi di wilayah Indonesia.

"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta," tuturnya Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pandangan mengenai dampak pergeseran konsumsi dari segmen nonsubsidi ke subsidi pascakenaikan harga ini. Berbicara di Kompleks DPR RI pada Kamis, 11 Juni 2026 sebagaimana dilaporkan CNN Indonesia, ia memproeksikan pergerakan pasar tidak terjadi secara total.

"Kita enggak hitung (yang beralih ke Pertalite), tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah. Cuma kan harusnya enggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kementerian Keuangan menyerahkan kalkulasi detail terkait dampak volume konsumsi energi nasional ini kepada instansi teknis terkait. Koordinasi lebih lanjut akan diarahkan menuju kementerian yang membidangi urusan sumber daya energi.

"Kita belum hitung. Mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti itu," ujarnya Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan pihaknya bersama PT Pertamina Patra Niaga telah memetakan potensi migrasi konsumen ke BBM yang lebih murah. Langkah mitigasi segera dirumuskan demi meminimalkan risiko penyelewengan di lapangan.

"Itu juga fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Biro Pertamina Patra Niaga," kata Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM.

Salah satu instrumen yang dioptimalkan untuk menjaga akurasi distribusi BBM bersubsidi adalah pengetatan sistem digital prabayar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginstruksikan jajaran pengawas untuk memperketat operasional sistem tersebut di setiap stasiun pengisian.

"Misalnya, saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Namun pemerintah, Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah," ujar Dwi Anggia, Juru Bicara Kementerian ESDM.