Pemerintah Siapkan Rp12 Triliun Bantuan UMKM Terdampak Bencana

Pemerintah menyiapkan anggaran rehabilitasi senilai lebih dari Rp1,2 triliun secara bertahap pada 2026 dan 2027 bagi usaha mikro terdampak bencana di Sumatera, seperti dilansir dari Detik Finance.

Setiap pelaku usaha mikro terpilih akan menerima hibah tunai sebesar Rp3 juta yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Dana disalurkan Rp600 miliar pada 2026 dan jumlah serupa untuk tahun berikutnya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyasar lebih dari 400 ribu pengusaha terdampak yang belum atau tidak sedang mengakses kredit perbankan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Ini merupakan amanah langsung dari Bapak Presiden berdasarkan kondisi dan realitas di lapangan yang kami sampaikan kepada beliau. Niat kita murni untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, dan kita pastikan seluruh janji pemerintah kepada masyarakat di wilayah bencana terealisasi," ujar Maman dalam keterangannya, dikutip Minggu (30/8/2026).

Mekanisme pendataan dan verifikasi dilakukan bertingkat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Kementerian UMKM hanya memproses calon penerima yang diusulkan serta disetujui oleh pemerintah daerah.

Data tersebut kemudian diverifikasi lintas lembaga memanfaatkan sistem SAPA UMKM yang terintegrasi dengan Dukcapil, SIKP, OJK, OSS, dan BKN. Prioritas utama diberikan kepada pemilik usaha mikro yang belum terjangkau pembiayaan bank.

Pengusaha yang sudah melunasi KUR tetap berpeluang menerima bantuan selama memenuhi kriteria. Pemerintah juga memberlakukan kebijakan afirmasi bagi penerima KUR terdampak bencana sejak awal April 2026, berupa bunga 0% di 2026 dan 3% di 2027, perpanjangan tenor, kemudahan administrasi, hingga usulan penghapusbukuan kredit.

"Prinsip dasarnya, kami tidak akan menerima data di luar usulan kepala daerah. Bagi UMKM yang sedang mengakses KUR, secara sistem akan terpisah karena mereka sudah ditangani melalui program restrukturisasi bunga nol persen dan lainnya. Bantuan presiden ini kita peruntukkan bagi usaha mikro yang betul-betul belum terjangkau perbankan," jelas Maman.

Koordinasi intensif antara pemerintah pusat dan daerah terus dijalankan untuk menyelaraskan data penerima manfaat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan kegiatan usaha masyarakat di lokasi terdampak bencana secara akuntabel.