Pemerintah Tangani Dampak Gempa M 7,7 di Nusa Tenggara Timur

Pemerintah mempercepat penanganan darurat pascagempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Penanganan berfokus pada pemenuhan fasilitas kesehatan esensial serta pemulihan kondisi psikologis penyintas yang masih bertahan di tenda pengungsian.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan peringatan dini tsunami akibat guncangan berpusat di 30 kilometer timur laut Mbay-Nagekeo-NTT tersebut telah berakhir. Kendati demikian, serangkaian gempa susulan dilaporkan masih terjadi di wilayah terdampak.

Guna memastikan pemulihan berjalan kondusif, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung para penyintas di Desa Peozaka Ramba, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, pada Rabu, 19 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga kewaspadaan tanpa terpancing kepanikan.

"Jangan panik, tetapi tetap waspada. Selama 2-3 minggu kedepan menurut BMKG gempa susulan itu mungkin masih terjadi. Tetapi gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama (red: tidak sebesar magnitudo 7,7).

Bahkan jika ada isu akan terjadi tsunami menurut BMKG itu tidak mungkin. Ini menurut riset ilmu pengetahuan," jelas Suharyanto.

Suharyanto menyoroti pentingnya keselamatan warga, terutama bagi mereka yang bangunan rumahnya mengalami kerusakan struktural akibat guncangan.

"Kalau rumahnya rusak cukup parah, jangan masuk dulu. Keselamatan masyarakat adalah yang utama. Tetapi bagi rumah yang aman dan sudah diperiksa, masyarakat tidak perlu takut secara berlebihan. Tetap ikuti informasi resmi, jangan parsercaya pada kabar yang tidak jelas sumbernya," tegasnya.

Ia juga menegaskan komitmen seluruh unsur pemerintah dalam mendampingi masyarakat selama masa tanggap darurat hingga pemulihan.

"Yang kita perlukan sekarang adalah tenang dan waspada. Jangan panik, tetapi juga jangan lengah. Dengarkan informasi dari sumber resmi. Pemerintah akan terus berada di tengah masyarakat dan memastikan kebutuhan serta keselamatan masyarakat menjadi prioritas," kata Suharyanto.

Dari sisi pelayanan medis, bencana ini merusak bangunan tiga puskesmas serta melumpuhkan operasional dua rumah sakit utama, yaitu RS Pratama Rajad dan RS Aeramo. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprioritaskan penyediaan alat medis esensial di rumah sakit lapangan Nagekeo, termasuk mesin anestesi dan alat kauter, untuk mendukung tindakan kegawatdaruratan.

Langkah ini diambil setelah seorang tenaga medis, dr. Restu, harus melakukan operasi sesar darurat di dekat pintu masuk gedung yang masih bisa digunakan akibat rusaknya jalur rujukan.

"Waktu itu saya pertimbangkan rencana SC Cito, tapi jalur rujukan terputus. Jembatan rusak, jalan rusak," kata dr. Restu.

Menteri Kesehatan menegaskan bahwa penanganan pasien menjadi prioritas utama pemerintah dalam fase tanggap darurat bencana saat ini.

"Tugas prioritas Kementerian Kesehatan saat tanggap darurat nomor satu adalah pasiennya, bukan fasilitas pelayanannya. Pasiennya nomor satu, sesudah itu baru nomor dua kita perbaiki fasilitas yang rusak," kata Budi.

Kementerian Kesehatan menetapkan tiga tahapan prioritas, yakni percepatan sistem triase pasien dalam 3 hingga 5 hari, rehabilitasi fasilitas kesehatan yang ditargetkan rampung dalam 8 hingga 12 bulan, serta penanganan trauma psikologis warga dengan menerjunkan konselor dan merencanakan penempatan psikolog klinis di puskesmas secara bertahap.