Pemerintah Terapkan Mandatori B50 demi Pangkas Impor Solar Nasional

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan implementasi mandatori campuran bahan bakar solar dengan minyak nabati sebesar 50 persen atau B50 mulai Rabu (1/7). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan angka impor bahan bakar fosil secara signifikan.

Selain mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri, kebijakan hilirisasi ini ditargetkan mampu menghemat devisa negara dan mendongkrak nilai tambah komoditas kelapa sawit domestik. Program ini juga diproyeksikan memberikan dampak positif bagi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta meningkatkan kesejahteraan para pekebun sawit di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM dari tahun 2015 hingga 2025, program biodiesel di Indonesia telah membukukan penghematan devisa mencapai Rp722,9 triliun. Sektor pengolahan minyak sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel ini juga menyumbang nilai tambah sebesar Rp114,7 triliun, menyerap 10,9 juta tenaga kerja, dan memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 228,41 juta ton CO2.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menegaskan komitmennya dalam mengawal ketersediaan bahan baku dari sektor hulu melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, hingga peningkatan mutu SDM. Upaya ini dilakukan terintegrasi demi menjaga produktivitas dan keberlanjutan industri sawit nasional dari hulu ke hilir.

"Implementasi B50 menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri," kata Eddy Abdurrachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam keterangan tertulis pada Senin (29/6).

Pihak BPDP memastikan transisi berjalan optimal melalui serangkaian riset pendukung dan penyediaan sarana prasarana yang memadai bagi para petani.

"Program biodiesel telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional," kata Eddy Abdurrachman.