Pemerintah Usulkan Kuota Subsidi BBM 19561 Juta Kiloliter pada RAPBN 2027

Pemerintah menetapkan usulan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar dan minyak tanah sebesar 19,561 juta kiloliter dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta pada Senin (31/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Rincian kuota BBM bersubsidi tahun 2027 terdiri atas 19 juta kiloliter minyak Solar dan 0,561 juta kiloliter minyak tanah. Penetapan besaran volume subsidi tersebut didasarkan pada tingkat kebutuhan sektor penopang perekonomian masyarakat.

"Usulan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun 2027 sebesar 19,561 juta kiloliter dengan rincian minyak tanah sebesar 0,561 juta kiloliter dan minyak solar sebesar 19 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Tingginya alokasi Solar bersubsidi disebabkan oleh luasnya cakupan pengoperasian armada perhubungan serta sektor modal usaha kecil.

"Minyak solar masih banyak dipergunakan untuk transportasi darat, transportasi laut, kereta api, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha mikro, dan pelayanan umum sehingga diperlukan upaya menjaga harga jual eceran minyak solar," paparnya lagi.

Pemerintah memastikan bahwa harga jual dan skema pasokan pasokan energi nasional akan terus disesuaikan dengan dinamika pasar serta pergerakan harga komoditas global. Selain energi fosil cair, alokasi subsidi gas LPG 3 kg pada tahun 2027 disepakati sebesar 8 juta metrik ton berdasarkan evaluasi capaian hingga pertengahan tahun ini.

"Berdasarkan realisasi sampai dengan Juli 2026 diusulkan volume LPG 3 kg dalam RAPBN tahun 2027 sebesar 8 juta metrik ton, ini sejalan dengan beberapa pembahasan yang sudah kita lakukan di Komisi XII baik di bulan Februari maupun di bulan Juli," ujar Bahlil.

Pada alokasi penerimaan kelistrikan, RAPBN 2027 mengusulkan subsidi listrik sebesar Rp117,84 triliun. Angka ini dihitung berpatokan pada asumsi Indonesian Crude Price (ICP) US$ 75 per barel, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan laju inflasi 2,5 persen.

"Jadi kalau harganya naik asumsi naiknya menjadi US$ 80 per barel ICP, maka ada kemungkinan penambahan subsidi termasuk nilai tukar. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan nilai tukar tidak terlalu banyak terkoreksi," terangnya.