Pemkot Jambi Usulkan 330 Formasi CPNS 2026 Tanpa Guru

Pemerintah Kota Jambi mengusulkan sebanyak 330 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 kepada pemerintah pusat guna memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat. Langkah pengajuan kuota tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekosongan jabatan karena terdapat 240 ASN yang memasuki masa pensiun pada tahun ini. BKPSDMD Kota Jambi mencatat bahwa usulan ini disesuaikan dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri yang mewajibkan jumlah formasi baru sebanding dengan pegawai yang purnatugas. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Rizalul Fikri menyatakan bahwa usulan tersebut kini sedang menunggu persetujuan resmi dari pemerintah pusat terkait jumlah kuota final untuk daerah.

"Kami belum mengetahui berapa jumlah formasi yang nantinya disetujui oleh pusat," ujarnya pada Rabu (17/06/2026) sebagaimana dilansir ANTARA.

Pemerintah Kota Jambi memastikan tidak ada alokasi untuk tenaga pendidik dalam usulan rekrutmen kali ini karena kuota guru di sekolah negeri dinilai telah tercukupi. "Guru jumlahnya sudah cukup, sehingga tidak ada usulan rekrutmen guru pada penerimaan CPNS 2026," kata Rizalul.

Sebagai informasi historis, Pemkot Jambi terakhir kali membuka seleksi CPNS pada 2024 dengan alokasi 44 formasi, di mana seluruh peserta dinyatakan lulus namun satu orang memutuskan mengundurkan diri. Sementara itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan hingga pertengahan Juni 2026 pemerintah belum resmi membuka pendaftaran CPNS 2026 dan meminta masyarakat mewaspadai informasi hoaks serta tautan palsu di media sosial.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar tidak menjadi korban penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. "BKN mengajak masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital dan berperan aktif menghentikan penyebaran hoaks, khususnya terkait informasi seleksi ASN. Jangan sampai keinginan menjadi ASN justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Selalu cek sumber informasi sebelum percaya dan membagikannya." jelas Wisudo. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya juga telah memberikan sinyal bahwa pemerintah tengah memproses pengumpulan usulan kebutuhan pegawai dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebelum jadwal resmi CASN 2026 ditetapkan.