Pemprov Bangka Belitung Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Rp56 Miliar

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memangkas anggaran perjalanan dinas secara besar-besaran dari Rp94 miliar menjadi Rp38 miliar guna mengatasi penurunan dana transfer pusat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026.

Kepala Badan Keuangan Daerah Bangka Belitung Yunan Helmi menjelaskan bahwa kemerosotan dana transfer membuat postur APBD 2026 merosot dari Rp4 triliun menjadi Rp2,1 triliun, sehingga efisiensi ketat harus diterapkan di semua organisasi perangkat daerah.

Penghematan total sebesar Rp38 miliar tersebut terbagi atas efisiensi Rp18 miliar pada periode Maret hingga Desember 2025, serta Rp20 miliar sepanjang Januari sampai Mei 2026.

"Efisiensi ketat perjalanan dinas yang berlaku untuk semua organisasi perangkat daerah," kata Yunan Helmi, Rabu (17/6/2026) seperti dilansir Kompas.com.

Pemerintah daerah berupaya mempertahankan kondisi keuangan yang tertekan dengan turut memotong tunjangan pegawai di seluruh tingkatan golongan.

"Alhamdulillah kita masih bertahan hingga saat ini dalam kondisi fiskal yang sangat tertekan," ujar Yunan Helmi.

Langkah pengetatan ini diambil setelah munculnya temuan dinas luar kota yang melibatkan terlalu banyak personel staf.

"Ada temuan kegiatan dinas luar yang sampai melibatkan lima sampai sepuluh staf. Ini dinilai kurang tepat agar dikurangi dengan pengawasan langsung pimpinan masing-masing," ungkap Yunan Helmi.

Beban belanja pegawai Pemprov Bangka Belitung saat ini masih melebihi angka 40 persen dari total anggaran.

"Maka pemda sangat mendukung rencana agar seluruh belanja PPPK bisa ditanggung pusat. Ini akan membantu keuangan daerah yang bisa dialihkan untuk pembangunan masyarakat," ujar Yunan Helmi.

Sistem pengawasan baru kini mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara dari tingkat staf hingga eselon II mengantongi izin kepala daerah sebelum berangkat.

"Ini dalam upaya efisiensi perjalanan dinas, mulai dari pegawai staf, sampai eselon II itu harus mendapat izin dari kepala daerah," kata Yunan Helmi kepada Bangkapos.com.

Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan tindakan tegas berupa pemotongan tunjangan pejabat dan pengetatan dinas luar mutlak dilakukan di tengah situasi sulit.

"Ini era yang sangat berat. Berbeda dengan tahun sebelumnya, saya harus ambil tindakan, salah satunya efisiensi anggaran perjalanan dinas," tegas Hidayat Arsani.

Kebijakan ini diambil demi memastikan hak berkala ribuan pegawai tetap terbayarkan di tengah keterbatasan kas daerah.

"Para pegawai tanpa terkecuali harus taat, jika tidak siap-siap disanksi atau segera keluar dari barisan," pesan Hidayat Arsani.

Gubernur memastikan hak bagi 3.000 lebih PPPK paruh waktu akan terus diupayakan agar cair tepat waktu setiap bulannya.

"Mudah-mudahan tahun berikutnya kondisi semakin membaik, pembangunan bisa dimaksimalkan lagi, termasuk kesejahteraan pegawai akan diperhatikan," tutur Hidayat Arsani.

Melalui penghematan ini, keuangan daerah diklaim tetap mampu membiayai pemenuhan hak esensial seperti TPP ke-13 pegawai.

"Dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran ini, Pemprov Kepulauan Babel menerapkan pengendalian perjalanan dinas, karena penggunaan anggaran harus dilakukan secara bijak, merata dan tepat sasaran agar keuangan daerah tetap sehat di tengah kebijakan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya," ujarnya di Kota Pangkalpinang, Rabu (17/6/2026) seperti dikutip dari ANTARA.

Mekanisme perizinan ketat sengaja dibentuk agar setiap perjalanan dinas yang disetujui memiliki nilai urgensi tinggi bagi publik.

"Sebagai bentuk pengawasan, saya telah menetapkan bahwa seluruh perjalanan dinas, baik yang dilakukan pejabat eselon II, eselon III, eselon IV maupun staf, harus terlebih dahulu mendapatkan izin," sambungnya.

Hidayat mengkritik praktik birokrasi lama yang tidak memanfaatkan ekspedisi atau teknologi digital untuk urusan administratif sederhana.

"Jangan sampai perjalanan dinas hanya dilakukan untuk mengantar berkas yang sebenarnya bisa dikirim melalui jasa ekspedisi. Perjalanan dinas harus tepat sasaran dan memiliki urgensi yang jelas," katanya.

Disiplin pegawai dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas roda pemerintahan di tengah krisis fiskal.

"Kedisiplinan ASN ini merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat dan dipercaya masyarakat," katanya.

Pemerintah memastikan sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pertanian, dan Samsat Keliling tidak akan mengalami pengurangan kualitas akibat efisiensi.

"Saya optimistis dengan kedisiplinan yang terjaga, semangat kerja yang tinggi, dan komitmen pelayanan yang kuat, Pemprov Babel mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, respons responsive, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat," katanya.

Hidayat menambahkan bahwa koordinasi digital harus dikedepankan, sedangkan perjalanan fisik menjadi opsi paling akhir.

"Sedangkan perjalanan dinas menjadi pilihan terakhir ketika manfaat yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan," terangnya.

Transformasi budaya kerja ini diharapkan dapat mengalihkan fokus anggaran birokrasi pada program-program pembangunan yang berdampak masif.

"Di tengah keterbatasan fiskal, yang harus didahulukan bukan yang paling sering dilakukan, tetapi yang paling besar dampaknya," tutup Hidayat Arsani.

Pemerintah juga mengancam akan memotong TPP pejabat yang melanggar ketentuan perjalanan dinas ini demi menyelamatkan uang daerah.

"Ini kita ingatkan. Kalau memang terjadi ada temuan kita potong TPP-nya. Supaya ada efek jeranya, itu uang rakyat harus diselamatkan," tutup Hidayat Arsani.

Pembatasan ini dinilai rasional oleh pengamat politik Universitas Bangka Belitung, Ariandi A Zulkarnain, sebagai implementasi prinsip value for money.

"Saya melihat langkah Gubernur Hidayat Arsani cukup rasional dan sejalan dengan prinsip value for money dalam administrasi publik," kata Ariandi A Zulkarnain kepada Bangkapos.com.

Ariandi mengingatkan agar kebijakan ini dijalankan secara selektif dan berbasis evaluasi berkala agar tidak mengganggu koordinasi pelayanan publik.

"Belanja birokrasi harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah," ungkapnya.

Lebih lanjut, efisiensi kuantitas personel dinas luar harus dibarengi dengan perubahan akuntabilitas hasil kerja agar dampaknya permanen.

"Jika hanya mengurangi jumlah peserta tanpa mengubah pola kerja dan akuntabilitas hasil perjalanan, penghematan yang diperoleh bisa bersifat sementara," katanya.

Rapat-rapat koordinasi yang tidak mendesak disarankan dialihkan ke ruang virtual, sementara anggaran difokuskan pada pengawasan proyek strategis dan investasi daerah.

"Sebaliknya, kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding yang tidak memiliki tindak lanjut jelas, atau rapat yang dapat dilakukan secara virtual sebaiknya ditunda atau dibatalkan," ujarnya.