Pemprov DKI Siapkan Rp 99,9 Miliar untuk Beasiswa LPDP ke Luar Negeri 2027

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp 99,9 miliar untuk program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang akan mulai berjalan pada 2027.

Program ini menargetkan pemberangkatan 50 hingga 75 mahasiswa untuk melanjutkan studi magister (S2) dan doktoral (S3) di 11 negara yang dipilih berdasarkan kebutuhan pembangunan Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk membiayai mahasiswa jenjang S2 dan S3 di luar negeri dengan estimasi biaya sekitar Rp 2 miliar per penerima.

"Yang LPDP ini sudah masuk pada anggaran dengan skema beasiswa. Jadi untuk LPDP ini untuk S2 dan S3 di luar negeri. Anggarannya sudah dirancang, ini ada Rp 99,9 sekian miliar yang diproyeksikan itu diterima untuk 100 orang penerima, tergantung nanti seleksi," ujar Nahdiana dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2026).

Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, dengan biaya sekitar Rp 2 miliar per orang, kuota penerima beasiswa kemungkinan berkurang menjadi 50 sampai 75 orang dari target awal 100 orang.

"Memang untuk 50 orang, bukan 100. Rp 100 miliar itu anggarannya. Berdasarkan hasil diskusi dengan LPDP Pusat, satu anak itu kebutuhannya kurang lebih Rp 2 miliar sebenarnya," kata Pramono di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (27/7/2026).

Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI tetap memprioritaskan anggaran untuk perbaikan dan renovasi sekolah yang rusak, termasuk revitalisasi 11 sekolah dasar di ibu kota.

"Salah satu prioritas untuk renovasi, revitalisasi SD-SD yang terjadi, yang kemarin karena ada pemotongan DBH. Awalnya cuma tujuh, kemudian saya sudah memutuskan tambah empat sehingga menjadi 11. Termasuk SD Negeri 09 Kebayoran Lama," jelas Pramono.

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar anggaran program LPDP tersebut dipangkas separuhnya dan dialihkan untuk Program Sekolah Swasta Gratis serta peningkatan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB).

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki, menyatakan bahwa alokasi anggaran perlu dibagi karena masih banyak kebutuhan pendidikan dasar yang lebih mendesak.

"Bisa 50-50 lah. LPDP boleh silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi," ujar Subki.

Subki menambahkan bahwa program sekolah swasta gratis saat ini menjangkau 103 sekolah dan diharapkan jumlahnya bertambah supaya lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu mendapat akses pendidikan.

Selain itu, Komisi E juga menyoroti keterbatasan fasilitas bagi anak penyandang disabilitas dan menuntut penambahan anggaran untuk SLB.

"Anak-anak kita yang istimewa harus mendapatkan layanan yang cukup. Paling tidak progresnya ada," kata Subki.

Dalam rapat yang sama, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, dan anggota Komisi E Astrid Khairunisha, juga mengusulkan agar anggaran lebih diprioritaskan untuk memperluas akses pendidikan dasar dan perbaikan sekolah sebelum membiayai program beasiswa ke luar negeri.

"Bapak, ibu, anggaran Rp 100 miliar itu banyak sekali. Kenapa tidak dialokasikan ke yang membutuhkan? Ingat, di Jakarta itu anak yang putus sekolah masih banyak, sekolah swasta gratis juga masih kurang," ujar Astrid.

Nahdiana menambahkan bahwa mekanisme pelaksanaan program beasiswa ini masih dalam tahap koordinasi intensif dengan LPDP pusat dan organisasi perangkat daerah terkait.

"Berdasarkan kajian dan rancangan koordinasi dengan LPDP pusat, memang ada 11 negara yang nanti program studinya mengikuti yang dibutuhkan DKI Jakarta. Itu bagian dari prioritas," kata Nahdiana.

Kesebelas negara tujuan tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, China, dan Rusia.

Diharapkan program ini dapat mendukung visi Jakarta menjadi kota global dengan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melalui pendidikan lanjutan di luar negeri.