Pemprov DKI Akan Tertibkan Pengatur Lalu Lintas Liar Pak Ogah di Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pengatur lalu lintas liar yang dikenal sebagai Pak Ogah justru menimbulkan titik kemacetan baru dan gangguan lalu lintas di ibu kota.

Menurut Pemprov DKI, keberadaan Pak Ogah melanggar Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan dianggap berbahaya karena mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

"Pengaturan jalan liar oleh 'Pak Ogah' bertentangan dengan aturan ketertiban umum dan menimbulkan titik kemacetan baru," kata pernyataan resmi dari akun Instagram Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilansir dari Detik Oto.

Pasal 7 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang mengatur lalu lintas di persimpangan atau tikungan jalan dengan maksud memperoleh imbalan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim bahwa jalanan Jakarta menjadi lebih lancar tanpa kehadiran Pak Ogah, seperti yang terlihat di Jalan HR Rasuna Said.

"Di jalan Rasuna Said ada Pak Ogah. Nggak boleh ada Pak Ogah. Kenapa?

Yang namanya Pak Ogah itu akan mendapatkan uang kalau ada yang macet. Begitu Pak Ogahnya nggak ada, sekarang Rasuna Saidnya menjadi lancar," ujar Pramono.

Pramono menegaskan akan mendukung penuh penertiban terhadap pengatur lalu lintas ilegal tersebut dan meminta jajaran perangkat daerah untuk lebih proaktif dalam mengambil keputusan.

"Saya meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah, kita harus lebih proaktif. Saya sebagai Gubernur pasti akan men-support, mem-back up saudara-saudara sekalian dalam mengambil keputusan," tambahnya.

Gubernur juga meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk menertibkan Pak Ogah di sepanjang jalan protokol ibu kota.

"Saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk tempat-tempat jalan-jalan protokol yang ada Pak Ogah-nya ditertibkan," katanya.

Pramono menekankan bahwa pengelolaan dan pengaturan lalu lintas harus ditangani oleh instansi resmi demi terciptanya ketertiban dan kelancaran di Jakarta.

"Karena saya kepingin Jakarta menjadi lebih rapi, semuanya ditangani oleh Dinas Perhubungan dan juga tentunya dengan Polda Metro Jaya untuk lalu lintasnya," ujar Pramono.