Pemprov Kalteng dan TNI Perkuat Penanganan Karhutla

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta mengerahkan 10.700 personel gabungan guna menekan meluasnya titik api di wilayah setempat. Langkah strategis ini diambil menyusul peningkatan intensitas karhutla yang memicu kabut asap tebal hingga mengganggu operasi pemadaman udara.

Penetapan status darurat tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 100.3.3.1/230/2026 tertanggal 31 Agustus 2026. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mempercepat komando pengerahan logistik, personel, serta memperkuat koordinasi posko utama dengan unit taktis di lapangan.

Dari total kekuatan yang disiapkan dari 14 kabupaten dan kota, sebanyak 5.300 orang di antaranya merupakan relawan berbasis masyarakat. Unsur ini meliputi Masyarakat Peduli Api, Tim Serbu Api Kelurahan, Balakar, dan Redkar yang disiagakan bersama aparatur pemerintah, BPBD, Dinas Kehutanan, DLH, TNI, dan Polri.

Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Penguatan Penanganan Karhutla di Halaman Istana Isen Mulang, Senin (31/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia memberikan arahan khusus kepada seluruh pasukan.

"Pastikan personel kita siap dan memahami tugas, memiliki perlengkapan dan logistik yang memadai, serta dalam koordinasi yang jelas. Pastikan mereka semua terlindungi," kata Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran.

Guna mempercepat penanganan di darat, Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan bantuan berupa 100 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 15 unit eksavator Sany PC 75 kepada Komando Militer XXII/Tambun Bungai. Armada damkar terdiri atas unit Mitsubishi Canter berkapasitas 3.000 liter dan Hino Dutro berkapasitas 5.000 liter.

Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin mengonfirmasi kesiapan pasukannya untuk mendistribusikan bantuan alat berat dan armada pemadam tersebut ke wilayah rawan bencana di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

"Kodam XXII/Tambun Bungai siap mendukung pemerintah, baik dalam upaya pencegahan maupun penanganan karhutla di Kalimantan Tengah," kata Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin.

Alokasi armada damkar dibagi menjadi 72 unit untuk Korem 102/Panju Panjung dan BTP/YTP di Kalteng, 25 unit untuk Korem 101/Antasari di Kalsel, serta 3 unit untuk satuan Rindam XXII/TB, Denzipur 8/GM, dan Gudmulap Banjarmasin. Sementara itu, 10 unit eksavator ditempatkan di Kalteng dan 5 unit diserahkan ke Kalsel.

"Bantuan ini akan memperkuat kesiapsiagaan satuan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan," kata Mayjen TNI Zainul Arifin.

Langkah penguatan di jalur darat menjadi krusial mengingat operasi pemadaman udara atau water bombing di Palangka Raya terkendala jarak pandang akibat sebaran kabut asap yang pekat.

Kepala Pelaksana BP BPK Kalteng Ahmad Toyib membeberkan bahwa helikopter pemadam baru bisa dioperasikan apabila jarak pandang di udara berada di atas 1.500 meter.

"Optimalisasi WB melalui satgas udara tidak bisa dilakukan secara maksimal. Makanya pergerakan kepala apinya menjadi cepat karena didukung angin kencang di lokasi," kata Kepala Pelaksana BP BPK Kalteng, Ahmad Toyib.

Empat dari lima unit helikopter water bombing saat ini disiagakan di pangkalan udara dan terus memantau visibilitas atmosfer kota sebelum diizinkan terbang.

"Sekarang ada empat unit yang siap bekerja. Tinggal menunggu visibility di Palangka Raya. Kalau visibility-nya di atas 1.500 meter, heli WB baru bisa bekerja," kata Ahmad Toyib.

Berdasarkan data akumulatif BPBD Kalteng hingga 31 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB, tercatat sebanyak 49.551 titik panas dan 2.222 kejadian karhutla di Kalimantan Tengah, dengan total luas lahan terbakar mencapai 6.358,71 hektare.