Penembakan Tiga Pegawai Pertanian di Jayawijaya Jadi Pelanggaran HAM

Tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, ditembak hingga tewas oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat mendistribusikan bantuan ternak, Rabu sore (9/9/2026), di Kampung Muliama.

Korban terdiri dari Aprida Rapi (49), Kepala Bidang Peternakan; Alfonsius Albinus Meha (35), dokter hewan; dan Willi Mbuik (24), pegawai Dinas Pertanian. Ketiganya meninggal dunia akibat luka tembak saat sedang menjalankan tugas pelayanan masyarakat.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Ilham Datu Ramang mengatakan, rombongan yang berjumlah 11 orang dihadang dan dipisah antara warga asli Papua dan non-Papua sebelum penembakan terjadi.

"Para korban bersama lima rekan sebelumnya dihadang KKB dan dipisah antara orang asli Papua (OAP) dan non-OAP," ujar Ilham. Ia menegaskan pihaknya masih menyelidiki kelompok KKB mana yang melakukan penembakan tersebut.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam aksi penembakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh ditoleransi. Ia meminta aparat keamanan mengusut tuntas pelaku dan memberikan tindakan tegas.

"Tindakan KKB yang menembak tiga pegawai Dinas Pertanian ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Ini adalah pelanggaran HAM yang tidak boleh ada toleransi," ujar Mafirion.

Politikus PKB itu juga menilai kejadian ini menunjukkan ketidakamanan yang masih dirasakan warga sipil di wilayah konflik Papua, dan menegaskan negara harus hadir memberi perlindungan.

"Warga sipil tidak boleh terus-menerus menjadi korban atas teror yang membayangi kehidupan mereka. Negara harus hadir memberikan perlindungan," tambah Mafirion.

Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani menyatakan ketiga korban sudah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk penanganan medis, meski sebagian sudah meninggal di lokasi kejadian.

"Kami memastikan proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap kronologi, mengidentifikasi para pelaku, serta memastikan mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Faizal.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta aparat keamanan memastikan keselamatan petugas lapangan di Papua dan menegaskan bantuan pangan dan ternak bagi masyarakat pedalaman tidak boleh terhenti akibat ancaman kekerasan.