Pemerintah Jelaskan Alasan Tata Letak Duduk Sidang Kabinet Paripurna

Pemerintah merancang tata letak tempat duduk Sidang Kabinet Paripurna untuk mendukung efektivitas penyampaian arahan Presiden Prabowo Subianto. Format tersebut disusun sebagai taklimat Presiden kepada seluruh anggota kabinet, sehingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka duduk dalam barisan peserta sidang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyampaikan di Jakarta pada Rabu (22/7/2026) bahwa pengaturan ini berfokus pada kemudahan interaksi.

Tata ruangan dibuat agar seluruh peserta dapat melihat Presiden dengan jelas serta mempermudah kontak mata saat memberikan arahan langsung kepada jajaran pemerintahan. "Posisi duduk pada Sidang Kabinet Paripurna mengikuti format taklimat Presiden kepada seluruh anggota sidang kabinet, bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan," kata Qodari dalam keterangan tertulisnya.

Penyesuaian teknis ini dilakukan mengingat jumlah peserta sidang yang cukup banyak. Qodari membantah rumor yang menyebutkan adanya perubahan kedudukan atau pengurangan peran konstitusional bagi Wakil Presiden dalam struktur pemerintahan.

"Pengaturan tempat duduk semata-mata merupakan teknis penyelengaraan acara. Tidak ada perubahan kedudukan ataupun pengurangan peran konstitusional Wakil Presiden," ujar Qodari. Langkah penataan teknis ini turut memperjelas komitmen soliditas internal kabinet. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu ketidaksetaraan posisi kepemimpinan dan memastikan seluruh jajaran fokus menjalankan program prioritas nasional.

"Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional semata-mata semua untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara," ujar Prasetyo. Jajaran menteri fokus menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan nasional sesuai dengan arahan Presiden. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan kinerja guna menyelesaikan persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.

"Dan tentu kita menyadari masih banyak juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dihadapi oleh bangsa kita. Jadi tidak ada sama sekali," tambah Prasetyo.