Perdana Menteri Hongaria Peter Magyar Segera Copot Presiden Tamas Sulyok

Perdana Menteri Hongaria Peter Magyar mengumumkan pada Senin bahwa pemerintahannya akan memulai langkah-langkah hukum untuk mencopot Presiden Tamas Sulyok menyusul penolakannya untuk mengundurkan diri dari jabatan kepala negara.

Langkah pengosongan kursi kepresidenan ini diambil di Budapest setelah tenggat waktu yang ditetapkan oleh Peter Magyar agar Tamas Sulyok mundur resmi berakhir tanpa tanggapan positif. Penolakan dari Tamas Sulyok, yang terpilih pada tahun 2024 melalui parlemen yang didominasi oleh sekutu mantan perdana menteri konservatif nasionalis Viktor Orban, memicu percepatan proses legislasi ini.

Partai Tisza yang dipimpin oleh Peter Magyar memiliki kekuatan politik yang besar untuk memuluskan rencana tersebut setelah meraih kemenangan telak dalam pemilu bulan April lalu. Kemenangan besar tersebut membuat Partai Tisza menguasai mayoritas dua pertiga kursi di parlemen, yang secara hukum memberikan mereka kewenangan penuh untuk mengamandemen konstitusi negara.

Alasan pencopotan ini didasarkan pada penilaian Peter Magyar bahwa kepala negara saat ini tidak lagi mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya. Presiden dituduh gagal mewakili persatuan nasional dan dinilai berpotensi menghambat seluruh agenda kerja yang telah dicanangkan oleh pemerintahan baru.

"We will make the necessary decisions in due course," ujar Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria kepada para jurnalis setelah mengunjungi kediaman resmi kepala negara Tamas Sulyok di Budapest.

Ketegangan politik ini merefleksikan keinginan pemerintahan baru untuk menghapus pengaruh rezim politik masa lalu di institusi negara. Peter Magyar menegaskan bahwa kedaulatan negara harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat, bukan dikuasai oleh kelompok tertentu.

"Hungary does not belong to Tamas Sulyok, nor to Viktor Orban. It doesn't belong to a single party or political system," kata Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Konstitusi negara Hongaria sendiri menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai peran kepemimpinan tertinggi. Kepala negara memikul tanggung jawab besar sebagai simbol persatuan dan benteng utama demokrasi.

"The constitution states quite clearly that the president showcases the unity of the nation and guards the democratic functioning of the state," tutur Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria.

Kritik keras juga dilayangkan kepada Tamas Sulyok yang dinilai pasif terhadap kebijakan kontroversial pemerintahan sebelumnya. Presiden dituduh melakukan pembiaran ketika muncul pernyataan yang merendahkan kritikus serta pengesahan undang-undang yang melarang acara LGBTQ+ Pride.

Pembersihan birokrasi dari sisa-sisa pejabat era Viktor Orban terus digencarkan sejak Peter Magyar resmi menjabat pada bulan Mei. Proses legislasi pencopotan presiden ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar satu bulan.

"removing all the puppets" ucap Peter Magyar, Perdana Menteri Hongaria yang merujuk pada pihak-hilak yang dianggap terlibat dalam pembongkaran penegakan hukum dan demokrasi.

Di sisi lain, reformasi politik yang digagas pemerintahan baru ini mendapat sinyal positif dari kawasan regional. Komisi Eropa menyatakan kesiapannya untuk memulihkan stabilitas finansial Hongaria yang sebelumnya sempat ditangguhkan.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan lalu menyatakan siap mencairkan dana beku hingga sebesar 16,4 miliar euro atau sekitar 19,1 miliar dolar AS. Arus kas tersebut sebelumnya dibekukan oleh Uni Eropa akibat kemunduran demokrasi dan pelanggaran supremasi hukum yang terjadi di bawah pemerintahan Viktor Orban.