Islandia Tolak Melanjutkan Negosiasi Keanggotaan Uni Eropa dalam Referendum

Pada 29 Agustus 2026, warga Islandia menolak melanjutkan pembicaraan keanggotaan Uni Eropa dalam referendum dengan 52,8% suara menentang dan 47,2% mendukung, menurut laporan RUV. Partisipasi pemilih mencapai 82,5% dari yang berhak, dengan hanya dua daerah di pusat Reykjavik mendukung pembukaan negosiasi, sementara daerah pedesaan dan pinggiran kota menolak. Penolakan ini menegaskan keinginan untuk mempertahankan kendali atas perikanan, sektor yang menyumbang sekitar 15% produk domestik bruto dan 40% pendapatan ekspor Islandia, menurut data resmi.

Perdana Menteri Kristrun Frostadottir menyatakan pemerintah akan fokus memperkuat hubungan melalui Perjanjian Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yang sudah ada bersama Norwegia dan Liechtenstein.

"Pelajaran besar bagi saya dan pemerintah adalah masyarakat puas dengan perjanjian EEA," ujar Frostadottir dalam konferensi pers, menegaskan bahwa penolakan ini mengakhiri perdebatan selama pemerintahannya. Profesor politik dari Universitas Bifröst, Eiríkur Bergmann, mengungkapkan bahwa keberhasilan penolakan karena isu kedaulatan yang erat kaitannya dengan kontrol sumber daya alam dan perikanan merupakan inti identitas nasional Islandia.

"Sisi 'Tidak' berhasil karena menyentuh kebutuhan paling mendasar identitas nasional Islandia: tuntutan kedaulatan mutlak," ujar Bergmann. Ketua oposisi dan pemimpin kampanye 'Tidak', Gudrun Hafsteinsdottir, menilai klaim bahwa Uni Eropa akan memberikan fleksibilitas terhadap perikanan hanya janji sementara.

"Saya tahu Uni Eropa akan menawarkan beberapa janji kelonggaran, terutama di awal, tapi kita tahu itu tidak akan bertahan lama," ujar Hafsteinsdottir. Diskusi bergeser ke masalah geopolitik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam mengambil alih Greenland, pulau tetangga di Arktik, yang memicu kekhawatiran keamanan di kawasan tersebut. Namun, kekhawatiran atas keamanan dan aliansi NATO, di mana Islandia adalah anggota tanpa angkatan bersenjata sendiri, kalah oleh kekhawatiran atas kehilangan kedaulatan ekonomi dan identitas nasional.

Menteri Luar Negeri Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menyatakan referendum ini adalah momen penting meski hasilnya menolak pembukaan kembali negosiasi.

"Setidaknya rakyat Islandia telah menunjukkan bahwa mengadakan pemungutan suara adalah hal yang benar," ujar Gunnarsdóttir sembari menambahkan bahwa kebijakan luar negeri kini menjadi agenda utama. Uni Eropa sendiri melihat perluasan anggota sebagai strategi penting untuk memperkuat pengaruh dalam perdagangan, pertahanan, dan diplomasi di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik Rusia dan perubahan hubungan dengan Washington. Islandia sebelumnya mengajukan keanggotaan pada 2009 dan menghentikan negosiasi pada 2013 di bawah pemerintahan euroskeptis, namun tetap terintegrasi secara ekonomi melalui perjanjian EEA dan keanggotaan dalam Wilayah Schengen.