Peringatan Kemerdekaan Indonesia Diwarnai Sorotan Ketimpangan Ekonomi

Tantangan ketimpangan sosial dan pemerataan ekonomi nasional menjadi sorotan utama sejumlah akademisi pada momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu, 16 Agustus 2026. Momen perayaan tahunan dinilai perlu diimbangi dengan perbaikan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kandidat Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rofik Mualimin, menilai perayaan kemerdekaan kerap menjadi ruang jeda bagi masyarakat di tengah beban hidup dan persaingan ekonomi global yang kian berat.

Menurut Rofik, simbol perayaan semata tidak boleh menutupi persoalan riil ketimpangan sosial serta tumpukan utang yang dialami warga. Ia menekankan pentingnya menghidupkan ruang publik yang otentik dan menjaga keadilan ekonomi agar kekuatan bangsa tidak rapuh. Menurut Rofik, kemerdekaan sejati tercapai saat seluruh rakyat, mulai dari anak petani hingga buruh, memperoleh hak pendidikan selayak keluarga pejabat serta jaminan kesejahteraan yang adil.

Sementara itu, Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Edi Setiawan, mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan belum sepenuhnya memberikan akses kompetisi yang merata. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik per September 2025 yang mencatat Gini Ratio Indonesia di angka 0,363, di mana pengeluaran 40 persen penduduk terbawah hanya mencakup 19,28 persen dari total pengeluaran nasional.

Data BPS per Maret 2026 juga mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 22,93 juta orang atau 8,07 persen, dengan tingkat kemiskinan desa sebesar 10,67 persen dan kota 6,34 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka per Februari 2026 berada di angka 4,68 persen dari total 147,67 juta pekerja, dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,29 juta per bulan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Edi mendorong optimasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis bernilai Rp335 triliun agar melibatkan UMKM serta petani lokal, sekaligus memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penghubung rantai pasok daerah.