Kemenristekdikti Umumkan 39.662 Peserta KIP Kuliah Lolos SNBT 2026 Dinyatakan Eligible

Pemerintah resmi mengumumkan hasil seleksi akademis Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau UTBK-SNBT 2026 pada Senin (25/5/2026). Sebanyak 39.662 peserta dari jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah dinyatakan memenuhi syarat atau eligible sebagai calon penerima bantuan keuangan.

Jumlah peserta yang dinyatakan lolos verifikasi kelayakan tersebut disaring dari total pendaftar skema bantuan pendidikan yang mengikuti seleksi tahun ini. Para peserta yang masuk kategori eligible kini bersiap melanjutkan proses ke tahapan daftar ulang di Perguruan Tinggi Negeri atau PTN tujuan masing-masing.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat total pendaftar yang memperebutkan kursi melalui jalur KIP Kuliah pada SNBT 2026 mencapai 251.991 orang. Dari jumlah tersebut, panitia menyaring puluhan ribu peserta yang berhasil lolos secara akademis sebelum diverifikasi kondisi ekonominya.

Secara keseluruhan, kuota kelulusan akademis untuk pendaftar dengan skema bantuan ini mencakup sepertiga dari total pelamar. Penentuan kelayakan tahap awal ini didasarkan pada integrasi data kesejahteraan sosial nasional yang berlaku resmi.

Berikut adalah rincian data mengenai hasil kelulusan dan status kelayakan peserta KIP Kuliah pada jalur UTBK-SNBT 2026:

Berdasarkan data di atas, terdapat 86.118 peserta yang sebetulnya lulus ujian akademis lewat jalur KIP Kuliah, atau setara 33,59 persen dari total keseluruhan kelulusan SNBT yang mencapai 256.369 orang. Namun, sebagian besar di antaranya belum langsung berstatus aman untuk menerima dana bantuan pendidikan.

Sebanyak 46.456 peserta terpaksa masuk ke dalam kategori non-eligible atau belum memenuhi kriteria penerima bantuan langsung saat pengumuman dikeluarkan. Dari kelompok non-eligible tersebut, panitia mengidentifikasi ada 2.656 peserta yang sama sekali belum terdata di dalam desil kesejahteraan nasional atau desil 0.

Penerapan Regulasi Baru Data Tunggal

Penyaringan status kelayakan bagi para calon mahasiswa penerima bantuan tahun ini menerapkan aturan yang lebih ketat dibanding periode sebelumnya. Pemerintah memanfaatkan sistem basis data terpadu yang dikelola secara terpusat untuk meminimalkan salah sasaran.

Proses seleksi dan penyaringan penerima bantuan KIP Kuliah 2026 mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang kerap disebut DataSain. Sistem ini resmi menggantikan peran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dalam menentukan status ekonomi seseorang.

Landasan hukum operasional lainnya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Aturan ini menegaskan bahwa alokasi bantuan finansial harus diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Data pensasaran dalam sistem DTSEN dibentuk dari tiga sumber utama, yakni Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek, Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE, dan sisa data DTKS. Pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ini membagi tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 desil.

Skema KIP Kuliah 2026 secara ketat difokuskan untuk memfasilitasi masyarakat yang berada dalam kategori sangat miskin hingga rentan miskin. Kategori kelompok ini setara dengan posisi desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4 dalam basis data nasional.

Penelusuran latar belakang akademis menunjukkan bahwa mayoritas peserta eligible memiliki rekam jejak bantuan dari pemerintah. Sekitar 60 persen peserta yang dinyatakan memenuhi syarat merupakan penerima Program Indonesia Pintar atau PIP saat mereka menempuh pendidikan di tingkat menengah atas.

Mekanisme Bagi Peserta Non-Eligible

Bagi puluhan ribu peserta yang dinyatakan lulus seleksi UTBK tetapi berstatus non-eligible, proses administrasi tidak langsung terhenti. Kampus tujuan akan melakukan mekanisme peninjauan lanjutan untuk menentukan kepastian biaya kuliah.

Para peserta dengan status non-eligible dipersilakan mengikuti prosedur verifikasi lanjutan yang ditetapkan oleh masing-masing PTN saat masa daftar ulang. Kampus memiliki kewenangan melakukan validasi lapangan atau meminta dokumen pendukung tambahan untuk menilai kemampuan finansial riil orang tua peserta.

Hasil dari verifikasi internal perguruan tinggi tersebut nantinya menentukan apakah peserta bersangkutan dapat dialihkan menjadi mahasiswa reguler dengan penyesuaian tarif Uang Kuliah Tunggal atau UKT. Mahasiswa yang terbukti tidak mampu tetapi belum masuk desil atas dapat diusulkan mendapat kebijakan keringanan khusus sesuai regulasi internal kampus.

Pihak panitia pelaksana mengimbau seluruh peserta, baik yang berstatus eligible maupun non-eligible, untuk aktif memantau kanal informasi resmi serta laman daftar ulang PTN penerima. Proses pendaftaran ulang dan pengumpulan berkas fisik dijadwalkan berlangsung sepanjang akhir Mei hingga Juni 2026 sesuai kebijakan masing-masing universitas.