Polda Metro Jaya Gandeng FBI Periksa Valuta Asing Kasus Febrie

Polda Metro Jaya menggandeng biro investigasi federal Amerika Serikat (FBI) dan Kedutaan Besar Singapura pada Senin, 13 Juli 2026, untuk memeriksa keaslian barang bukti mata uang asing senilai Rp245 miliar dalam kasus dugaan korupsi mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Penyidik bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dan KPK juga melibatkan PT Pegadaian guna menguji keaslian 74 keping emas batangan seberat 74 kilogram yang disita dari sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Hingga kini, pihak kepolisian telah memeriksa sedikitnya 15 orang saksi dalam pengusutan tiga kasus dugaan mega korupsi tersebut, namun belum menetapkan tersangka maupun mengumumkan pasal yang akan disangkakan kepada pihak terkait.

Pemeriksaan komprehensif ini menjadi bagian penting dari penyusunan berkas perkara oleh tim joint investigation sebelum diserahkan kepada pihak penuntut umum.

"Ini ada uang USD (dolar Amerika Serikat), SGD (dolar Singapura), rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura Dolar, USD dari FBI dan Kedutaan Amerika termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Pihak kepolisian berkomitmen untuk menyampaikan seluruh hasil pengujian secara berkala kepada publik dan memastikan penanganan perkara lanjutan berjalan transparan.

"Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh joint investigation kepada Kejaksaan Agung," kata Budi Hermanto. Kasus yang menyeret mantan pejabat tinggi penegak hukum ini juga memicu sorotan internasional terkait dampaknya terhadap persepsi investor dan iklim investasi di tengah ketidakpastian situasi ekonomi saat ini.

"Kasus korupsi yang melibatkan pejabat senior pemerintah tentu dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan investor karena memicu kekhawatiran terkait tata kelola dan iklim investasi. Namun, jika ini mencerminkan komitmen nyata pemerintah untuk membersihkan korupsi, hal itu pada akhirnya bisa dinilai positif oleh pasar," ujar Direktur Alphagate Capital, Henry Wibowo. Selain masalah ekonomi, laporan mengenai dinamika antarinstitusi di lapangan saat penggeledahan berlangsung turut menjadi perhatian publik pascareformasi. "Ketegangan berkepanjangan ini berakar dari perubahan peran masing-masing institusi sejak jatuhnya rezim Suharto," ujar analis politik independen sekaligus penerbit Reformasi Weekly, Kevin O'Rourke.

Pihak TNI sebelumnya telah menjelaskan bahwa kehadiran personel militer di lokasi penggeledahan murni merupakan bagian dari tugas pengamanan terhadap jaksa dan bukan bertujuan menghambat proses hukum.