Prabowo Rencanakan Tutup 700 BUMN untuk Efisiensi dan Pinjaman Lunak

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana menutup sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi dan perampingan BUMN. Pengumuman itu disampaikan pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8).

Prabowo juga mengusulkan program pinjaman lunak untuk rakyat Indonesia guna mengurangi ketergantungan pada rentenir. Program ini bertujuan memastikan masyarakat memiliki penghasilan layak dan akses pembiayaan yang mudah.

Rencana penutupan BUMN ditargetkan dapat menghemat sekitar Rp100 triliun dari biaya overhead, termasuk gaji direksi dan komisaris. Total penghematan pemerintah dari berbagai bidang diperkirakan mencapai hampir Rp300 triliun per tahun.

Pengamat BUMN Toto Pranoto menilai rasionalisasi BUMN harus dilakukan dengan cermat dan mengutamakan peningkatan nilai perusahaan hasil konsolidasi.

"Perlu kecermatan dalam implementasi kebijakan ini. Tindakan rasionalisasi BUMN bukan sekadar mengurangi jumlah BUMN, namun juga bagaimana meningkatkan value creation dari BUMN hasil konsolidasi," ujar Toto.

Toto menyebut ada empat kriteria BUMN yang layak dieliminasi, yaitu BUMN dengan kinerja keuangan negatif, anak dan cucu perusahaan yang tidak terkait bisnis inti, BUMN yang fungsi publiknya sudah bisa dialihkan, dan BUMN yang bisnisnya sudah didominasi swasta.

Pengamat lain, Herry Gunawan, menambahkan BUMN dengan lini bisnis yang tumpang tindih dan yang terus merugi perlu dikonsolidasikan atau dibubarkan. Ia menyebut pengurangan BUMN dapat membuat pengelolaan lebih efisien dari sisi belanja modal dan operasional.

"Sekarang saya lihat sudah dilakukan, misalnya di sektor pelabuhan, bandara, maupun hotel," tutur Herry.

Herry juga menyoroti potensi risiko penumpukan pegawai akibat penggabungan BUMN dan menyarankan penerapan moratorium rekrutmen terutama di level menengah dan bawah.

Selain itu, Prabowo menjanjikan negara akan hadir membantu rakyat lewat pinjaman lunak untuk menghindari jeratan rentenir.

"Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat, sehingga rakyat kalau perlu dia dapat pinjaman lunak dari kekuatan kita sendiri. Tidak usah lagi ke tengkulak-tengkulak atau kepada siapa pun. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat," kata Prabowo.

Prabowo optimis program ini dapat mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan berkat penghasilan dan akses pembiayaan yang memadai.

Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengusut 19 perusahaan yang diduga menyebabkan kebakaran lahan seluas 11.046,69 hektare di tujuh provinsi di Sumatera dan Kalimantan sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Irjen Rizal Irawan.

"Di Kalbar ada 7 badan usaha dengan total lahan terbakar 2.260,08 hektare. Kemudian di Sumatra Selatan ada 4 badan usaha seluas 772,72 hektare. Di Kalimantan Selatan ada 3 badan usaha dengan total 6.595,15 hektare, dan di Kalteng ada 2 badan usaha seluas 99,40 hektare," jelas Rizal.

Rizal menyatakan setiap perusahaan yang memiliki lahan terbakar dalam area konsesinya memiliki tanggung jawab mutlak, baik secara administratif maupun perdata.