Presiden Bolivia Rodrigo Paz Deklarasikan Status Darurat Nasional

Presiden Bolivia Rodrigo Paz mendeklarasikan status keadaan darurat nasional di seluruh wilayahnya pada Sabtu (20/6/2026) setelah gelombang demonstrasi dan blokade jalan oleh pengunjuk rasa berlangsung selama beberapa pekan. Langkah drastis ini diambil setelah aksi protes antipemerintah yang dipicu oleh lonjakan biaya hidup, penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan tekanan ekonomi ekstrem berkembang menjadi krisis politik yang melumpuhkan pasokan makanan serta bahan bakar di berbagai wilayah, termasuk ibu kota administratif La Paz. Gelombang demonstrasi yang telah berlangsung sekitar 50 hari ini didukung oleh serikat pekerja, kelompok petani, serta pendukung mantan Presiden Evo Morales yang menuntut perbaikan ekonomi sekaligus mendesak Presiden Paz mundur.

Berdasarkan data Kantor Ombudsman Bolivia dan organisasi hak asasi manusia, konflik ini telah memicu bentrokan fisik dengan polisi anti huru-hara yang menyebabkan 365 orang ditangkap, 37 orang luka-luka, dan sedikitnya 17 orang meninggal dunia akibat hambatan transportasi medis.

Presiden Rodrigo Paz menegaskan bahwa status darurat nasional ini diberlakukan demi memulihkan kebebasan bergerak masyarakat dan mengamankan jalur logistik yang terganggu oleh barikade demonstran. "Ini bukan keadaan darurat untuk membatasi kehidupan masyarakat. Ini adalah keadaan darurat untuk mengembalikan kebebasan masyarakat," kata Presiden Rodrigo Paz dalam pidato televisi yang dilansir Aljazeera.

Paz menambahkan bahwa dekrit pembatasan jalan ini akan berlaku selama 90 hari, namun dapat dicabut lebih awal jika eskalasi kekerasan mereda, di mana militer ditugaskan membantu kepolisian membuka blokade. "Warga Bolivia tidak dapat terus menjadi sandera blokade yang menghalangi mereka bekerja, belajar, menerima perawatan medis, memenuhi kebutuhan hidup, dan membawa nafkah ke rumah mereka," ujar Paz seperti dikutip CNBC Indonesia dari CNN International.

Pihak pemerintah mengklaim keputusan penandatanganan keadaan darurat ini merupakan opsi terakhir setelah seluruh upaya mediasi dengan kelompok demonstran tidak menemui titik temu. "Setelah menghabiskan semua dialog, setelah mencapai kesepakatan dengan mereka yang memiliki tuntutan yang sah, dan dengan jelas mengidentifikasi mereka yang menggunakan kekerasan untuk mencoba dan menggoyahkan Bolivia, kami telah membuat keputusan untuk memberlakukan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional," kata Paz seperti dilansir Sindonews dari AFP. Sebelumnya, tensi politik sempat memanas pada awal Juni ketika kepala negara mengesahkan payung hukum baru yang mempermudah pelibatan militer dalam menangani dinamika keamanan domestik.

"Undang-undang ini bertujuan melindungi mayoritas penduduk negara ini dari terorisme narkoba yang memicu protes," kata Paz saat meneken undang-undang tersebut pada Senin (8/6/2026) sebagaimana dikutip dari ABC News.

Paz kemudian mengimbau kembali perwakilan masyarakat untuk tetap mengutamakan perundingan demi menyelesaikan kelangkaan pasokan dolar AS dan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir di Bolivia. "Saya mengulurkan tangan ke organisasi-organisasi sosial yang punya tuntutan yang sah dan menegaskan kembali kesediaan saya untuk terlibat dalam dialog," kata Paz. Di tengah tekanan domestik, Amerika Serikat melalui pernyataan juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott menyatakan komitmennya untuk meningkatkan bantuan darurat dan logistik bagi pemerintahan Paz.

"Menteri Luar Negeri mencatat bahwa Amerika Serikat sedang meningkatkan bantuan darurat dan dukuangan operasi logistik di Bolivia untuk membantu mereka yang menghadapi kekurangan makanan dan pasokan medis yang akut akibat blokade jalan ilegal yang dimaksudkan untuk mengguncang stabilitas masyarakat Bolivia," kata Pigott mengutip pembicaraan Menlu Marco Rubio dengan Presiden Paz.