Krisis Blokade Jalan di Bolivia Memicu Kelangkaan Bahan Pokok

Aksi blokade jalan nasional yang dipimpin oleh organisasi pekerja di Bolivia memicu krisis parah pasokan bahan bakar, pangan, dan obat-obatan esensial pada Senin, 2 Juni 2026. Demonstrasi massal tersebut menuntut pengunduran diri Presiden Rodrigo Paz akibat kebijakan neoliberal dan rencana privatisasi aset negara.

Gelombang protes yang dikoordinasikan oleh Konfederasi Pekerja Bolivia (COB) mendirikan 80 titik pemblokiran di enam dari sembilan departemen. Administrasi Jalan Bolivia mencatat konsentrasi hambatan terbesar berada di Cochabamba dengan 32 titik dan La Paz dengan 19 titik.

Aksi penutupan jalur darat ini melumpuhkan transportasi dan menyebabkan lonjakan harga pangan di La Paz serta El Alto. Selain itu, kelangkaan bahan bakar selama enam hari memaksa ratusan pengemudi mengantre hingga empat hari sebelum akhirnya ikut memblokir jalan secara mandiri demi menuntut pasokan.

Situasi politik semakin memanas setelah Ernesto Justiniano bersiap menggantikan Marcelo Salinas sebagai Menteri Pertahanan. Pengangkatan ini terjadi di tengah ketegangan sosial yang telah melampaui 30 hari.

Krisis kian meruncing menyusul keputusan Majelis Legislatif, yang dikuasai kubu sayap kanan sebesar 93 persen, untuk membatalkan undang-undang pembatasan deklarasi status darurat. Langkah ini memberikan kebebasan penuh kepada pihak eksekutif untuk mengerahkan angkatan bersenjata guna menekan aksi protes.

Upaya mediasi yang dilakukan bersama oleh Gereja Katolik, Wakil Kepresidenan Negara, dan Kantor Pembela Rakyat saat ini berada dalam posisi buntu. Kantor Pembela Rakyat memperingatkan bahwa retorika konfrontatif dari juru bicara pemerintah mempersulit titik temu.

Pakar politik dan peneliti Bolivia, Valeria Duarte Galleguillos, menilai stabilitas institusional negara tersebut kini berada di ambang kehancuran akibat akumulasi kekecewaan masyarakat.

"The package of decrees and laws promoted by the executive branch—focused on the privatization of strategic resources, economic liberalization, and the reduction of the state’s role (DS5503)—combined with inflation, government mismanagement, broken promises, the attempt at agrarian reform, and the constant underestimation of the popular bloc as a political actor, has strained institutional stability to the breaking point," kata Valeria Duarte Galleguillos, Pakar Politik dan Peneliti Bolivia.

Pihak pekerja juga mengecam tindakan persekusi yudisial, termasuk perintah penangkapan terhadap pemimpin utama mereka, Mario Argollo, yang menolak ditangguhkan oleh pengadilan. Valeria menambahkan bahwa arah pergerakan massa kini telah berubah total.

"The demands of social organizations no longer revolve solely around the repeal of specific laws; today, the mobilization directly demands Paz’s resignation," kata Valeria Duarte Galleguillos, Pakar Politik dan Peneliti Bolivia.

Di sisi lain, administrasi Presiden Rodrigo Paz tetap mempertahankan kebijakan keras yang mereka ambil di tengah ancaman kelumpuhan kota-kota besar. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diambil demi menjaga ketertiban umum setelah jalur dialog tidak membuahkan hasil.

"The government stated that constitutional emergency mechanisms represent the last democratic resort for preserving internal order, arguing that negotiations have been completely exhausted." tulis laporan Orinoco Tribune mengenai pernyataan resmi dari pemerintah.

Hingga saat ini, sebuah pawai pekerja massal dilaporkan telah menempuh jarak 25 kilometer dari kota El Alto menuju kawasan Plaza Murillo di La Paz untuk terus mendesak mundurnya presiden.