Krisis Pasokan Makanan dan Bahan Bakar Melanda Ibu Kota Bolivia

Kelangkaan parah bahan bakar dan pasokan makanan kini melanda Kota La Paz setelah jalan-jalan utama menuju ibu kota administratif Bolivia tersebut diblokade total selama empat minggu oleh kelompok demonstran.

Aksi penutupan jalur darat ini memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok dan memicu kemarahan warga terhadap pemerintahan Presiden Rodrigo Paz yang baru menjabat kurang dari tujuh bulan. Akses menuju Plaza Murillo yang menjadi pusat eksekutif dan legislatif bahkan telah ditutup dengan barikade keamanan.

Kondisi di pasar tradisional menunjukkan inflasi yang drastis, seperti harga empat buah tomat yang melonjak tiga kali lipat menjadi 12 bolivianos dari harga normal pada April lalu. Di sektor transportasi, antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar mengular hingga bermil-mil, sementara pasokan di pasar gelap dijual dengan harga tiga kali lipat lebih mahal.

Dampak ekonomi ini dikeluhkan langsung oleh Guillermo Villegas, seorang karyawan bank yang harus mengantre demi mendapatkan komoditas pangan di pasar lokal.

"Everything is upside down; the situation is very serious," ujar Guillermo Villegas, seorang karyawan bank.

Selain masalah pangan, sektor pendidikan juga terganggu karena ribuan siswa terpaksa kembali belajar secara daring, yang menurut Villegas menambah beban pengasuhan anak bagi pihak keluarga.

"He is a president who promised a great deal and delivered nothing," kata Ana María Quintana, seorang pengacara dan guru.

Pernyataan Quintana tersebut merujuk pada kekecewaannya setelah harus merosotkan tabungan sebesar 600 dolar AS untuk memperbaiki mobilnya yang rusak akibat bahan bakar berkualitas rendah pasca-distribusi awal tahun ini tanpa ada ganti rugi dari pemerintah.

Dari kubu oposisi, mantan rival politik presiden dalam pemilu lalu, Jorge Quiroga, mendesak pemerintah segera mengambil tindakan tegas menggunakan aparat keamanan demi menjamin hak seluruh warga Bolivia. Di tingkat parlemen, anggota legislatif mulai menggodok solusi institusional menyusul pembatalan undang-undang yang membatasi pengerahan militer saat status darurat.

Anggota deputi dari blok Unidad, Carlos Alarcón, mengusulkan referendum penarikan mandat luar biasa bagi jajaran eksekutif dan legislatif yang didukung oleh mantan senator Andrónico Rodríguez pada hari Selasa.

"We cannot allow violence to depose and overthrow governments," tegas Carlos Alarcón, seorang anggota deputi.

Di sisi lain, Presiden Rodrigo Paz mengumumkan dari Cochabamba bahwa dirinya tetap mengutamakan jalur dialog untuk menyelesaikan konflik dalam beberapa hari ke depan, meskipun seruan rekonsiliasi tersebut telah ditolak oleh kelompok pekerja COB dan organisasi petani yang memimpin demonstrasi.