Puan Maharani Soroti Krisis Air Bersih Akibat Kemarau Ekstrem di Jawa

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis air bersih yang semakin parah akibat kemarau ekstrem yang melanda Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebanyak 39 daerah di Pulau Jawa terancam kekeringan parah, dengan beberapa daerah masuk status peringatan tertinggi. Di Banten, 140 titik terdampak kekeringan, dan di Kabupaten Bekasi, 30.593 jiwa mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang memasuki puncaknya.

Puan Maharani menegaskan bahwa krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap masalah rutin tahunan.

"Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Ketika masyarakat harus menunggu bantuan, menempuh jarak jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memperoleh air, kondisi tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyatnya," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Dia menekankan bahwa pemerintah harus segera bertindak dan memastikan distribusi air bersih berjalan efektif dengan satu komando yang mengatur pendataan wilayah terdampak, kebutuhan warga, dan distribusi air setiap hari.

"Tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan air bersih. Pemerintah harus bertindak sekarang, memastikan kebutuhan hari ini terpenuhi, sekaligus menyelesaikan penyebabnya agar krisis yang sama tidak terus diwariskan dari satu musim kemarau ke musim berikutnya," tambah Puan.

Selain itu, Puan meminta pemerintah menambah fasilitas distribusi seperti mobil tangki, tandon, titik pengisian, dan personel jika kapasitas daerah tidak mencukupi, serta melibatkan TNI, Polri, BUMN, dan perusahaan air minum untuk mempercepat pelayanan.

"Jangan sampai masyarakat, terutama lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian atau berjalan jauh membawa air," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan agar fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, rumah ibadah, dan permukiman padat menjadi prioritas agar tidak kehilangan pasokan air dan mencegah masalah kesehatan dan sanitasi.

"Pemerintah daerah harus mengawasi harga air di wilayah terdampak. Kelangkaan tidak boleh dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar," kata Puan.

Di Kabupaten Bogor, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menjaga pasokan air bersih dengan mendistribusikan 385.000 liter air ke wilayah terdampak kemarau, membuka delapan instalasi pengolahan air, menyiapkan 12 armada tangki, dan mengoptimalkan mobile water treatment plant.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad, mengatakan upaya ini penting untuk menjaga kelangsungan aktivitas rumah tangga dan kegiatan ekonomi masyarakat selama kemarau.

"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih, kami memiliki tanggung jawab untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan," ujar Abdul Somad.

Dia mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijaksana dan mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa untuk koordinasi distribusi bersama BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, PMI, dan Balai Besar Wilayah Sungai.

Sinergi antarlembaga diharapkan dapat meminimalkan dampak kekeringan dan menjaga produktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Bogor.