Krisis Air Bersih Paksa 10 Hotel di Gili Trawangan Tutup

Sebanyak 10 hotel di Gili Trawangan, Lombok Utara, menghentikan operasional dan menolak tamu akibat krisis pasokan air bersih yang berlangsung selama sepekan. Fenomena ini dilansir dari Detik Travel pada Jumat, 11 September 2026.

Penghentian operasional terjadi lantaran pembengkakan biaya pembeliaan air tangki dan air warga pasca-terhentinya suplai dari PT TCN yang bermitra dengan PDAM Amerta Dayan Gunung. Situasi tersebut mengancam keberlangsungan ratusan tenaga kerja di kawasan pariwisata tersebut.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menyayangkan lambatnya penanganan krisis air yang telah berlangsung selama satu minggu ini.

"Hal ini amat saya sesalkan, sudah seminggu. Saya simpulkan bahwa pemerintah gagal untuk bagaimana kita sama-sama mengawal pariwisata berkelanjutan. Pemerintah sudah gagal. Harusnya semua stakeholder punya tujuan sama," kata Lalu Kusnawan, Ketua Gili Hotel Association (GHA).

Kusnawan memperkirakan jumlah penginapan yang tutup akan terus bertambah hingga akhir pekan karena tingginya beban biaya operasional.

"Ada 10 hotel tidak sanggup operasi karena hitung-hitungannya tidak masuk. Bayangkan 1 hotal ada 20 karyawan saja sudah 200 orang (terdampak), ini asumsi, saya yakin lebih dari itu," kata Lalu Kusnawan.

Ia juga mendorong pemerintah mengambil langkah konkrit dengan membeli air payau milik warga untuk didistribusikan ke pelaku usaha.

"Saya diinfokan sampai hari Sabtu, bertambah yang tidak bisa beroperasi karena tidak bisa menanggung beban biaya beli air. Mestinya PDAM membeli air payau dari masyarakat, sumur warga dibayar lalu didistribusikan ke kita. Upaya ini saya lihat masih kurang dari pemerintah," ujar Lalu Kusnawan.

Menurut hitungannya, satu akomodasi berkapasitas 20 kamar tanpa fasilitas kolam renang memerlukan sedikitnya 15 kubik air per hari.

"Kalau ditambah kolam beda pasti. Sementara di sini ada 530 akomodasi, bayangkan berapa kebutuhannya," ujar Lalu Kusnawan.

Dampak krisis pasokan air ini berimbas langsung pada pembatalan pemesanan oleh wisatawan. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M Saleh, menilai persoalan ini mendesak untuk segera diselesaikan.

"Saya pikir cukup sederhana penyelesaiannya. Tapi karena ini ada yang belum sampai suaranya, krisis air terus berlanjut sampai hari mekar ini," kata Sahlan M Saleh, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB.

Sahlan menambahkan bahwa gelombang pembatalan kunjungan telah mencapai angka yang signifikan.

"Ada ratusan ya. Informasi yang saya dapatkan," ujar Sahlan M Saleh.

Pemerintah daerah mengonfirmasi bahwa kendala distribusi air dipicu tumpang tindih regulasi perizinan di wilayah konservasi laut dan hutan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, menyatakan koordinasi lintas kementerian sedang berjalan.

"Saya dapat info satu hingga dua hari ini air akan kembali mengalir, Pak Gubernur sedang melobi ke pemerintah pusat," ujar Ahmad Nur Aulia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB.

Aulia menjelaskan aparat kepolisian juga telah turun langsung ke lokasi guna memberikan kepastian hukum bagi pengelola pasokan air.

"Ini kan kita masih menunggu kebijakan dari pusat. Hari ini Pak Kapolda juga hadir di lokasi, di Gili Trawangan, meyakinkan bahwa silakan PT TCN untuk beroperasi," ujar Ahmad Nur Aulia.

Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, beserta Forkopimda kini telah membentuk tim terpadu guna memfasilitasi diskresi perizinan jangka pendek.

"Ini kan sedang dicarikan titik temunya antara kebutuhan dengan regulasi yang memang harus berjalan. Pemkab sudah mengeluarkan diskresi meminta TCN segera membuka kerannya, Pemprov juga memberikan dukungan rekomendasi," jelas Ahmad Nur Aulia.

Permasalahan ini pun telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kemenpar, KLH, serta Kementerian Kehutanan.

"Sudah dilaporkan ke Menpar. Makanya kemarin itu ada pertemuan di Kemenko Infra bersama Kemenpar, KLH, dan Kehutanan. Kenapa ke Kelautan?

Karena konservasi laut. Kenapa Kehutanan? Ada konservasi hutannya.

Kenapa LH? Karena memang ada perspektif lingkungan di situ. Wilayahnya kecil, mungkin ada tumpang tindih ketentuan yang beririsan," kata Ahmad Nur Aulia.

Opsi penggantian investor pengelola air dinilai kurang tepat untuk situasi mendesak saat ini karena memerlukan waktu pengerjaan yang lama.

"Kalau cari investor lain kan butuh waktu. Sarat kita untuk menghadirkan layanan infrastrukturnya harus ada air itu kebutuhan utama, kebutuhan dasar," ujar Ahmad Nur Aulia.