PWNU Jateng Deklarasi Muktamar NU Ke-35 yang Bersih dan Beradab

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mendeklarasikan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama yang harus berlangsung jujur, bersih, terbuka, dan beradab pada Sabtu, 22 Agustus 2026, di Pondok Pesantren Darussalam Sempong, Kabupaten Semarang. Penetapan Daftar Peserta Tetap (DPT) Muktamar Ke-35 NU juga telah selesai, dengan 556 cabang dan wilayah ditetapkan berhak mengikuti muktamar, menurut Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Gus Ipul menyampaikan bahwa proses verifikasi masih berlangsung, khususnya untuk kepengurusan NU di Papua, sehingga jumlah peserta berpotensi bertambah sedikit.

Dalam deklarasi enam poin yang dibacakan Rais Syuriyah PWNU Jateng, KH Ubaidullah Shodaqoh, PWNU menegaskan dukungan penuh terhadap Muktamar yang jujur, bersih, terbuka, demokratis, dan beradab sesuai keputusan para masyayikh.

"Pernyataan deklarasi tersebut semata-mata untuk menindaklanjuti harapan para Masyayikh, juga kebanyakan Nahdliyin khususnya di Jawa Tengah," kata Katib Syuriyah PWNU Jateng, H Mohamad Muzamil.

PWNU Jateng menolak keras segala bentuk politik uang, kecurangan, manipulasi, dan penyalahgunaan proses organisasi yang dapat mencemarkan marwah ulama.

"Dengan memohon ridha Allah, kami segenap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah menyatakan sikap," tegas KH Ubaidullah.

Selain itu, PWNU meminta Presiden agar mengingatkan dan melarang aparatur negara melakukan tekanan atau intervensi dalam muktamar.

Wakil Presiden ke-13, KH Ma'ruf Amin, yang merupakan Mustasyar PBNU, menyampaikan tujuh seruan moral kiai sepuh agar Muktamar berlangsung bermartabat, sejuk, dan bebas dari transaksi politik.

"Ahwa adalah representasi ulama untuk memilih rais aam dari hati nurani, bukan paket pesanan atau transaksi," ujar KH Ma'ruf Amin.

Forum ulama juga menyerukan agar kedaulatan muktamirin dihormati dan proses pemilihan Ahwa tidak dicederai oleh pengondisian, tekanan, atau mobilisasi tidak patut.

"Kami mengusulkan agar pengusulan calon Ahwa dilakukan menjelang proses tabulasi dalam Sidang Pleno Muktamar agar mengurangi ruang intervensi," lanjutnya.

Penasehat LBM PWNU DKI, Mukti Ali Qusyairi, menegaskan pentingnya menolak suap dalam pemilihan Ahwa.

"Menerima suap adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasi oleh para muktamirin," ujar Mukti Ali.

Menurutnya, calon Rais Aam dan Ketum PBNU harus memahami geopolitik kekinian dan menjaga integritas organisasi agar muktamar menjadi ruang silaturahmi dan musyawarah yang gembira.