Rencana Monopoli Ekspor Komoditas Danantara Memicu Perdebatan Internal

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menguasai perdagangan ekspor komoditas utama Indonesia menghadapi perbedaan pandangan internal di dalam tubuh Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjelang target operasional pada September 2026. Gagasan memusatkan perdagangan bahan baku demi meningkatkan transparansi dan memberantas penggelapan pajak tersebut memicu ketidakpastian di kalangan pelaku pasar komoditas global, seperti kelapa sawit dan batu bara thermal. Pengamat hukum komoditas dari Blackstone and Gold, Baldev Bhinder menilai kekhawatiran terbesar pelaku usaha saat ini terletak pada minimnya kepastian regulasi.

"Ketidakpastian, alih-alih perubahan regulasi itu sendiri, kemungkinan merupakan kekhawatiran terbesar," kata Baldev Bhinder, Managing Director Blackstone and Gold.

Ia menambahkan bahwa pasar komoditas sebenarnya mampu beradaptasi dengan aturan baru. "Pasar komoditas dapat beradaptasi, namun kurangnya kejelasan yang berkepanjangan mengenai kewenangan dan peran tepat dari lembaga tersebut berarti timbulnya gesekan operasional, keraguan pembeli, dan kemungkinan melambatnya kesepakatan-kesepakatan baru," kata Baldev Bhinder, Managing Director Blackstone and Gold.

Di sisi lain, jajaran direksi Danantara cenderung mendorong DSI agar sebatas menjalankan fungsi pengawasan harga guna mencegah praktik under-invoicing, bukan bertindak sebagai pedagang tunggal atau perantara penjualan. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria menegaskan penanganan ekspor tersebut dilakukan untuk memastikan harga pasar yang adil.

"Rencananya bukan agar lembaga tersebut mengambil alih kendali ekspor atau bertindak sebagai perantara yang menjual kembali komoditas, melainkan mencegah transfer pricing dan memastikan barang-barang strategis diperdagangkan pada harga pasar yang adil," kata Dony Oskaria, Chief Operating Officer Danantara. Skema operasional ekspor tersebut juga diperjelas oleh pimpinan tertinggi Danantara terkait hak-hak eksportir swasta. "Meskipun DSI akan menjadi agen penjualan tunggal Indonesia, para eksportir tetap dapat melakukan pengiriman, bertransaksi dengan pembeli luar negeri, dan mempertahankan kontrak jangka panjang," kata Rosan Roeslani, Chief Executive Danantara.

Sementara itu, pimpinan unit DSI menyampaikan penegasan mengenai fokus lembaga saat ini dalam penguatan tata kelola komoditas strategis.

"Fokus saat ini tetap pada pembangunan institusi, perekrutan, pengembangan kapabilitas digital, kesiapan operasional, dan keterlibatan pemangku kepentingan," kata Luke Mahony, Chief Executive Officer DSI. Ia menambahkan bahwa mekanisme penetapan harga komoditas akan tetap diserahkan kepada dinamika pasar. "Prinsip-prinsip pasar tetap menjadi hal yang mendasar, dengan negosiasi komersial, pengaturan kontraktual, dan penetapan harga yang terus ditentukan oleh para pelaku pasar," kata Luke Mahony, Chief Executive Officer DSI.

Di tengah perdebatan struktur ekspor, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara dari sektor sumber daya alam saat memimpin sidang kabinet.

"Kita menghadapi masalah besar, dengan isu yang sangat vital," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ia mengingatkan dampak buruk jika kebocoran kekayaan negara dibiarkan terus terjadi tanpa tindakan tegas.

"Jika kita membiarkan hal ini terjadi, jika kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan berlanjut, kita bisa membayangkan bakal seperti apa bangsa kita," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Selain penataan ekspor, kinerja diplomasi ekonomi pemerintah juga mendapat sorotan, di mana publik mendorong transparansi data realisasi investasi dari setiap kunjungan kerja luar negeri presiden. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan dinilai memiliki kapasitas untuk mempublikasikan rincian realisasi komitmen investasi serta biaya perjalanan dinas secara berkala.