Rusia Tuntut Penjelasan AS dan Turki Soal Pasokan Senjata Kyiv

Kementerian Luar Negeri Rusia menuntut penjelasan resmi dari Pemerintah Amerika Serikat dan Turki menyusul terungkapnya rencana pengerahan pasokan persenjataan berskala besar ke Ukraina pada Minggu, 16 Agustus 2026. Penegasan ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova setelah dokumen Kongres Amerika Serikat membeberkan rencana pengiriman ribuan amunisi dan sistem roket ke Kyiv.

Rencana pasokan militer tersebut mencakup 12 unit peluncur roket ganda beserta lebih dari 2.500 amunisi cluster tanpa pemandu, 47.000 peluru artileri cluster kaliber 203 mm, hingga 70 unit rudal taktis-operasional ATACMS. Dokumen dari Kongres Amerika Serikat mengonfirmasi volume persenjataan dalam jumlah besar tersebut siap dikirimkan guna memperkuat lini pertahanan Ukraina.

Pemerintah Rusia menegaskan bahwa keputusan penambahan amunisi tidak akan merintangi jalannya operasi militer khusus Moskow. Diplomat senior Rusia itu memperingatkan Washington dan Ankara agar mengkaji ulang langkah strategis tersebut secara bijaksana sebelum berdampak permanen pada hubungan diplomatik.

"Kementerian Luar Negeri Rusia telah meminta penjelasan dari Washington dan Ankara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dikutip dari Sputnik.

Zakharova menekankan bahwa pasokan senjata baru ini tidak akan mengubah situasi di medan tempur, namun berpotensi memicu keretakan dalam hubungan bilateral antarnegara.

"Beberapa negara melanggar Hukum Laut dengan mencoba membatasi pergerakan pedagang sipil kami. Mereka menyita kapal kami dan menjual barang rampasan tersebut. Ini tidak lain adalah aksi perampokan dan perompakan (bajak laut)," tegas Vladimir Putin seperti dilansir RT.

Di sisi lain, anggota aliansi NATO terus memperkuat kesiapsiagaan militer di kawasan Eropa Timur. Polandia mengerahkan 60 pesawat militer—termasuk jet tempur siluman F-35—serta 2.000 prajurit dan 300 kendaraan tempur dalam parade Hari Angkatan Bersenjata di Warsawa pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan peningkatan kekuatan militer mutlak diperlukan untuk mencegah ancaman konflik menyebar ke wilayah aliansi.

Eskalasi keamanan ini terjadi di tengah gejolak finansial dalam negeri Rusia. Kementerian Keuangan Rusia mencatat defisit anggaran federal membengkak 32,3 persen menjadi USD79 miliar atau setara Rp1.411 triliun pada periode Januari-Juli 2026. Pembengkakan anggaran negara diakibatkan oleh penurunan penerimaan sektor minyak dan gas sebesar 16,8 persen, di samping percepatan belanja pemerintah yang melambung hingga 14,5 persen.