Rusia Tuntut Penjelasan AS dan Turki Soal Rencana Pasok Senjata ke Ukraina

Kementerian Luar Negeri Rusia menuntut penjelasan dari Amerika Serikat dan Turki terkait rencana pengiriman senjata dalam jumlah besar ke Ukraina, setelah informasi tersebut terungkap dari dokumen Kongres AS.

Rencana pasokan itu mencakup 12 peluncur roket ganda dengan lebih dari 2.500 amunisi cluster tanpa pemandu, 47.000 peluru artileri cluster kaliber 203 mm, serta 70 rudal taktis-operasional ATACMS, menurut dokumen resmi Kongres AS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan bahwa Rusia meminta Washington dan Ankara untuk menilai situasi dengan bijak terkait rencana tersebut.

"Kementerian Luar Negeri Rusia telah meminta penjelasan dari Washington dan Ankara," ujar Zakharova dalam sebuah pernyataan yang dikutip Sputnik.

Zakharova juga menilai bahwa pengiriman senjata baru ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap operasi militer khusus yang dijalankan Rusia di Ukraina. Namun, dia memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat merusak hubungan bilateral Rusia dengan AS dan Turki secara serius.

Dalam konteks yang berbeda di Eropa, Polandia menggelar parade Angkatan Laut dengan lebih dari 20 kapal dari negara sekutu di pesisir Laut Baltik, dihadiri oleh Perdana Menteri Tusk. Parade ini sekaligus memperingati Hari Angkatan Bersenjata, yang juga dimeriahkan dengan upacara pergantian penjaga di Makam Prajurit Tak Dikenal di Warsawa.

PM Tusk menegaskan bahwa Polandia ingin menghindari perang dan hanya bangsa yang kuat dan mandiri yang dapat terhindar dari konflik. "Dan bahwa hanya mereka yang kuat, siap sedia, serta benar-benar mandiri dan berdaulat yang akan terhindar dari perang," katanya.

Presiden Polandia, Nawrocki, mengingatkan pentingnya kemerdekaan dan keselamatan generasi mendatang, meskipun terdapat perbedaan politik terkait program pinjaman Uni Eropa untuk pembiayaan pertahanan.

Selain itu, di Amerika Serikat, Elon Musk menolak mengizinkan Ukraina menggunakan layanan internet satelit Starlink untuk memandu serangan drone ke wilayah Rusia. Penolakan ini disampaikan setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov berupaya membujuk Musk melalui jalur informal.

Seorang sekutu Fedorov mengatakan, "Saat ini, belum ada keputusan positif," dan menambahkan, "Elon terus mengatakan bahwa sudah waktunya untuk membuat kesepakatan."