Satgas PKH Setor Denda Rp10,2 Triliun ke Negara untuk Perbaikan Puskesmas

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menyerahkan dana denda administratif sebesar Rp10,2 triliun serta pengembalian lahan seluas 2,3 juta hektare kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026).

Pengembalian aset negara dari sektor kehutanan tersebut disaksikan langsung oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VII.

Alokasi dana hasil penegakan hukum ini direncanakan untuk membiayai perbaikan infrastruktur kesehatan di berbagai wilayah Indonesia yang selama ini belum tersentuh renovasi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran komisi penertiban atas penyelamatan keuangan negara tersebut.

Kepala Negara menjelaskan bahwa berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, terdapat sekitar 10.000 unit puskesmas di Indonesia yang belum pernah diperbaiki sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto.

"Hari ini (melalui penyerahan uang sejumlah Rp10,2 triliun), kita bisa menyelesaikan perbaikan 5.000 unit puskesmas," tutur Presiden Prabowo Subianto.

Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari legislatif yang menilai kinerja Kejaksaan Agung di bawah pimpinan ST Burhanuddin berhasil mengembalikan hak negara di sektor kehutanan.

Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru menyatakan bahwa capaian dari instansi penegak hukum tersebut menjadi bukti nyata efektivitas kerja dalam memberantas penguasaan lahan ilegal.

"Penyerahan hasil denda administratif sebesar Rp10,2 triliun dan pengembalian lahan 2,3 juta hektare ini adalah bukti konkret bahwa Satgas PKH bekerja secara efektif dan berhasil menjalankan mandat negara. Ini sekaligus menunjukkan keseriusan Kejaksaan Agung RI dalam menyelamatkan aset negara," ujar Gus Falah, Anggota Komisi III DPR.

Pihak parlemen berharap momentum pemulihan aset dari pelanggaran kawasan hutan ini terus dipertahankan demi mengoptimalkan pendapatan negara di masa mendatang.