Sekretariat Kabinet Jawab Kritik Dino Patti Djalal Terkait Kunjungan Prabowo

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi resmi guna menyanggah kritik yang disampaikan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi dan pembiayaan kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026).

Klarifikasi tersebut disampaikan oleh Teddy melalui sebuah unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet untuk merespons kekhawatiran publik mengenai efisiensi anggaran negara. Pihak istana menegaskan bahwa skema pembiayaan logistik kepresidenan dan jumlah rombongan telah mengalami efisiensi besar-besaran dibandingkan era sebelumnya.

"Jadi yang pertama, masalah biaya bila ke luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali, jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy dalam unggahannya.

Pengurangan jumlah personel rombongan kepresidenan juga menjadi poin penting yang disampaikan oleh pihak Sekretariat Kabinet. Penurunan jumlah delegasi tersebut diklaim mencapai lebih dari separuh dari total kuota rombongan perjalanan dinas pada periode-periode pemerintahan masa lalu.

"Jadi kalau dulu itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang, zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50-60 orang maksimal," ucap Teddy.

Faktor dinamika situasi global dan krisis internasional saat ini dinilai menjadi alasan utama tingginya intensitas pertemuan antarkepala negara. Teddy menjelaskan bahwa kunjungan tersebut terbagi dalam agenda tahunan dan agenda mendesak demi mengamankan posisi geopolitik serta pasokan kebutuhan pokok Indonesia.

Keberhasilan diplomasi luar negeri era Prabowo diklaim membawa dampak nyata, termasuk masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan tetap BRICS yang menjaga stabilitas stok pangan dan BBM nasional. Selain itu, realisasi target investasi dalam 1,5 tahun terakhir tercatat telah mencapai kisaran Rp2.430 triliun beserta penguatan sektor alat pertahanan negara.

"Kemudian yang kedua, tarif 0 persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu," ucap Teddy.

Sektor kemanusiaan dan perlindungan warga negara di kancah internasional juga menjadi poin pencapaian yang digarisbawahi oleh pihak istana. Keberhasilan tersebut meliputi pengiriman bantuan logistik udara dan Kapal Rumah Sakit ke Palestina, serta penanganan taktis evakuasi warga negara Indonesia.

"Kemudian yang keenam, Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Satu, kita ada drop-off logistik dari udara, sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa, kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat," kata Teddy.

Langkah konkret lain yang telah berjalan adalah pemberian fasilitas pendidikan di perguruan tinggi Indonesia bagi sekitar 100 anak-anak Palestina. Pelaksanaan diplomasi aktif ini disebut mampu menyelesaikan berbagai persoalan darurat di lapangan secara cepat.

"Kemudian yang ketujuh, baru minggu lalu ada WNI yang diamankan pihak Israel di laut bebas, dan lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu selang beberapa hari kembalikan ke Indonesia," ujar Teddy seperti dilansir dari CNN Indonesia.