Dino Patti Djalal Beri Lima Saran Kunjungan Luar Negeri Prabowo

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan lima saran strategis melalui unggahan video pada Sabtu (30/5/2026) untuk menekan frekuensi dan anggaran perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Langkah efisiensi penekanan anggaran dinas tersebut langsung mendapatkan tanggapan serta klarifikasi dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait skema pembiayaan logistik kepresidenan.

Kritik dari komunitas hubungan internasional muncul karena kunjungan kepala negara ke luar negeri dinilai membutuhkan alokasi dana yang sangat besar untuk akomodasi dan protokoler.

"Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Penilaian tersebut didasarkan pada catatan mobilitas internasional kepresidenan yang dianggap paling tinggi dibandingkan dengan jajaran pemimpin dunia lainnya pada periode berjalan.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Menurut kalkulasi diplomatik, setiap agenda dinas internasional memiliki komponen pembiayaan berlapis mulai dari tim pendahulu hingga aspek keamanan.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan," imbuh Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Sebagai solusi alternatif, pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh disarankan untuk mengoptimalkan efisiensi waktu dan anggaran negara.

"Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau Zoom atau telepon," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Optimalisasi kehadiran pada forum multilateral juga dinilai dapat menjadi ruang strategis untuk mengadakan beberapa pertemuan bilateral sekaligus.

"Untuk menghemat biaya dan waktu, kami juga menganjurkan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara lain yang juga hadir," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Dino mencontohkan adanya permintaan pertemuan dari pemimpin negara Barat pada sidang PBB tahun lalu yang tidak sempat direspons oleh pihak istana.

"Konon, sewaktu menghadiri sidang PBB di New York tahun lalu, Presiden Finlandia Alexander Stubb, yang merupakan pemimpin Barat yang paling progresif dan pidatonya juga banyak disorot, meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Prabowo di New York, tapi tidak pernah direspons, entah kenapa," imbuh Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Aspek transparansi publik dan akuntabilitas jadwal perjalanan juga ditekankan agar masyarakat dapat mengetahui agenda resmi kepresidenan.

"Baik Seskab Teddy atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan Presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari-H. Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu lah diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri," ujar Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Skema diplomasi dalam negeri dengan lebih banyak menerima kunjungan pemimpin dunia di Jakarta disarankan meniru pola operasional negara besar lainnya.

"Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Tanah Air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. Inilah yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping, yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri," kata Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Delegasi tugas taktis kepada menteri terkait juga dipandang mampu memangkas jumlah rombongan pendamping kepresidenan secara signifikan.

"Di sini Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden, yang harus selalu berada di samping Presiden. Ingat, Menlu Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage presiden dan mereka focus total untuk menangani politik luar negeri," tutur Dino Patti Djalal, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri.

Menanggapi masukan terstruktur tersebut, Sekretaris Kabinet memberikan klarifikasi resmi mengenai tata kelola pembiayaan operasional luar negeri presiden melalui video pada Senin (1/6/2026).

"Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

Pemerintah menyatakan bahwa seluruh kelebihan alokasi anggaran dari plafon resmi perjalanan dinas tersebut ditutupi menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto.