Soejono Jadi Menteri pribumi Pertama di Pemerintahan Belanda

Sejarah mencatat sosok pria asal Tulungagung, Jawa Timur, bernama Raden Adipati Ario Soejono sebagai satu-satunya warga pribumi yang berhasil menembus jajaran menteri kabinet pemerintahan Belanda. Seperti dikutip dari Detikcom, pria kelahiran 31 Maret 1886 tersebut diangkat menjadi menteri tanpa portofolio pada 6 Juni 1942. Pengangkatan Soejono didasari oleh ikatan nasib antara Belanda dan Indonesia.

Langkah politik ini diambil untuk meyakinkan pihak sekutu, terutama Amerika Serikat, bahwa Negeri Belanda bukan negara kolonial yang menentang pembaruan. Soejono lahir di tengah keluarga ber pengaruh pada masa pemerintahan kolonial. Ayahnya yang menjabat sebagai Bupati Tulungagung memberikan kesempatan bagi Soejono untuk mengenyam pendidikan tingkat tinggi.

Karier birokrasi Soejono dimulai pada 1911 hingga berhasil menduduki posisi Bupati Pasuruan periode 1915-1927 di usia 30-an. Kiprahnya berlanjut sebagai anggota lembaga perwakilan Volksraad sepanjang 1920-1930, yang memberinya akses mengikuti berbagai pelatihan di Belanda hingga ancaman Jepang memaksa para pejabat meninggalkan Jawa pada 1942.

Perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri

Perdana Menteri Gerbrandy menyambut kehadiran Soejono dalam sidang kabinet pertamanya. Kehadiran tersebut dinilai sebagai momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang putra bangsa Indonesia masuk ke dalam struktur Pemerintah Belanda. "saat bersejarah, karena sekarang untuk pertama kalinya seorang putra bangsa Indonesia menjadi anggota Pemerintah Belanda" ujar Perdana Menteri Gerbrandy kala itu, yang disambut tepuk tangan para peserta sidang.

Selama memegang jabatan, Soejono optimis bahwa kerja sama kabinet akan membuahkan hasil positif. Ia menjanjikan komitmen kerja sama sembari membawa aspirasi penting terkait masa depan Indonesia pascaperang. Pada Oktober 1942, Soejono mengajukan dua nota yang menegaskan adanya keinginan kuat masyarakat Indonesia untuk terlepas dari ikatan Belanda. Ia mendorong Belanda agar memberikan pengakuan prinsip atas hak Indonesia menentukan nasibnya sendiri.

Gagasan tersebut mendapat penolakan keras dari rekan-rekan kabinetnya, termasuk para menteri Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), meski sudah diusulkan hingga tiga kali. Soejono tetap memperjuangkan pandangannya tersebut sampai akhir hayatnya pada 5 Januari 1943 di usia 56 tahun.