Swayasa Prakarsa Patok Harga IPO Rp130 Hingga Rp140 Per Saham

Produsen produk kesehatan terafiliasi Universitas Gadjah Mada, PT Swayasa Prakarsa Tbk, mematok harga penawaran awal sebesar Rp130 hingga Rp140 per saham pada proses penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan melepas sebanyak-banyaknya 323 juta saham baru atau setara 30,30 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Melalui aksi korporasi tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana segar hingga Rp45,22 miliar. Masa penawaran awal berlangsung pada 24 hingga 27 Agustus 2026, dengan target pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Agustus 2026. Penawaran umum dijadwalkan pada 2-8 September 2026, diikuti penjatahan pada 8 September dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 10 September 2026 dengan penjamin pelaksana emisi efek PT Sukadana Prima Sekuritas.

Manajemen mengalokasikan dana hasil IPO sebesar Rp15,8 miliar untuk modal kerja operasional seperti pembelian bahan baku. Selain itu, dana sebesar Rp12,2 miliar dialokasikan untuk belanja modal, termasuk pembangunan gedung manajemen dan distribusi baru sebesar Rp10,7 miliar.

Langkah penawaran saham ini bergulir di tengah tekanan kinerja keuangan perseroan. Pendapatan usaha Swayasa Prakarsa pada 2025 tercatat sebesar Rp7,12 miliar, menyusut 30,25 persen dari Rp10,21 miliar pada 2024 akibat penurunan penjualan produk Ventilator V-01. Hal tersebut memicu penurunan laba bersih sebesar 58,96 persen menjadi Rp1,42 miliar pada 2025. Tekanan berlanjut pada dua bulan pertama 2026 dengan rincian rugi bersih Rp570,59 juta seiring pembengkakan beban pokok penjualan menjadi Rp484,09 juta.

Sebelum IPO, struktur kepemilikan saham dikuasai oleh PT Gama Multi Usaha Mandiri sebesar 97,16 persen, UGM 2,69 persen, PT Radio Swara Gadjah Mada 0,074 persen, dan Bondan Ardiningtyas 0,073 persen. Pasca-IPO, kepemilikan Gama Multi akan terdilusi menjadi 67,72 persen dan masyarakat memegang 30,30 persen saham. UGM selaku pemegang saham pengendali berkomitmen tidak melepaskan pengendalian atas perseroan selama 12 bulan sejak pernyataan pendaftaran efektif.