Turki Minta Interpol Terbitkan Red Notice Benjamin Netanyahu

Eskalasi diplomatik meluas setelah permohonan red notice diajukan Turki kepada Interpol pada Jumat (21/8/2026) untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Langkah hukum internasional ini memproses tuduhan genosida serta penyerangan militer terhadap kapal kemanusiaan di perairan internasional.

Tindakan resmi yang memproyeksikan penguatan surat perintah penangkapan dari peradilan Turki sejak Juli lalu ini menargetkan Netanyahu dan personel militer Israel Afek Moskovitch dalam berkas pengusutan atas 35 orang tersangka.

Pengusutan kejaksaan Turki menjerat para terdakwa dengan tuduhan pelanggaran berat, termasuk tindakan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, penjarahan, hingga pembajakan sarana transportasi.

Penetapan status DPO internasional melalui Interpol ditujukan guna mempermudah pelacakan serta pengamanan para tersangka oleh kepolisian global sebelum ekstradisi dilakukan.

"Kami tidak akan membiarkan kejahatan yang dilakukan di Gaza ditutupi atau mereka yang bertanggung jawab dilindungi kekebalan hukum," ujar Menteri Kehakiman Turki Akin Gurlek, dilansir Al Jazeera.

Kasus hukum ini terpicu oleh insiden penghadangan armada Global Sumud Flotilla di Laut Mediterania pada Mei lalu. Pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah kapal-kapal pembawa bantuan dan menahan 430 aktivis dari berbagai negara sebelum dideportasi.

Tindakan kekerasan fisik, penembakan peluru karet, dan perlakuan buruk dilaporkan oleh para peserta pelayaran selama masa penahanan di penjara Israel.

Merespons permohonan penangkapan tersebut, pemerintah Israel menuduh Presiden Recep Tayyip Erdogan menyebarkan paham antisemit dan memicu ketidakstabilan kawasan.

"Upaya menyedihkan Erdogan untuk mengintimidasi para pemimpin dan tentara Israel, satu-satunya negara demokrasi sejati di Timur Tengah, tidak akan berhasil," kata Kantor PM Israel, dilansir The Times of Israel.

Hubungan diplomatik kedua negara telah memburuk sejak Oktober 2023, yang ditandai dengan penghentian perdagangan bilateral, penyetopan penerbangan langsung, hingga ketegangan militer terbaru di wilayah Suriah.