Usman Hamid Kritik Keras Pembubaran Nobar Film Pesta Babi Papua

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melayangkan kritik tajam terhadap tindakan aparat keamanan yang membubarkan kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi pada Jumat (22/5/2026). Usman menilai tindakan pembungkaman tersebut menunjukkan bahwa isu-isu krusial terkait Papua kini sengaja dijadikan hal yang tabu oleh pemerintah.

Insiden pembubaran paksa ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Pembatasan ruang berekspresi tersebut dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Menurut laporan kronologis yang dihimpun, sejumlah agenda pemutaran film yang mengulas tentang eksploitasi alam di tanah Papua terpaksa batal akibat desakan dari pihak berwenang. Alasan keamanan dan perizinan kerap menjadi argumen utama di balik langkah represif tersebut.

Usman Hamid menegaskan bahwa pembubaran diskusi dan pemutaran film dokumenter merupakan bentuk kemunduran serius dalam kebebasan berpendapat. Upaya kritis masyarakat dalam menyoroti kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia Timur seharusnya direspon dengan ruang dialog, bukan dengan represi lapangan.

"Tindakan membungkam pemutaran film ini membuktikan ketakutan yang berlebihan terhadap fakta lapangan di Papua. Pemerintah harus menghentikan pendekatan keamanan yang membungkam suara kritis warga," kata Usman Hamid dalam keterangan resminya.

Film Pesta Babi sendiri merupakan karya dokumenter yang menyoroti realitas sosial, proyek strategis nasional, serta dampak industri ekstraktif terhadap masyarakat adat di Papua Selatan. Karya ini berusaha merekam suara-suara lokal yang kehilangan ruang hidup akibat ekspansi perkebunan skala besar.

Detail Pembatalan Agenda Pemutaran Film

Berdasarkan catatan dari beberapa organisasi masyarakat sipil, terdapat beberapa titik lokasi pemutaran film yang mendapatkan pengawasan ketat hingga berujung pada penghentian paksa oleh aparat gabungan.

Berikut adalah data beberapa wilayah dan status pelaksanaan nonton bareng film dokumenter tersebut:

Banyak kalangan menilai tindakan ini justru memicu rasa penasaran publik yang lebih luas. Pencarian mengenai alasan "kenapa film pesta babi dilarang" kini menjadi tren yang meningkat di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sorotan Terhadap Proyek Strategis Nasional di Papua

Narasi dalam film tersebut secara spesifik mengkritik dampak lingkungan dari alih fungsi hutan menjadi lahan tebu dan bioetanol. Skema pembangunan ini dinilai mengabaikan hak-hak hak ulayat masyarakat asli Papua yang bergantung pada ekosistem hutan lokal.

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan komunikasi dan keamanan di Papua. Penghentian diskusi publik dianggap tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang terjadi di wilayah konflik tersebut.

Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat belum memberikan pernyataan resmi mendalam terkait alasan spesifik pembubaran pemutaran film di beberapa titik kota besar tersebut. Agenda advokasi dari koalisi masyarakat sipil dipastikan akan terus bergulir guna menuntut transparansi dan jaminan kebebasan akademik serta seni di ruang publik.