Utang Luar Negeri Indonesia Kuartal II-2026 Naik 4,4 Persen

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II-2026 tercatat mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp8.095,46 triliun dengan kurs Rp17.855 per dolar AS, tumbuh 4,4 persen secara tahunan (yoy). Bank Indonesia (BI) melaporkan lonjakan ini didorong peningkatan ULN sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral, di tengah perlambatan kontraksi ULN swasta pada Selasa (18/8/2026).

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level terkendali sebesar 30,6 persen. Pengelolaan utang tetap didominasi oleh instrumen jangka panjang yang mencakup 82,1 persen dari total keseluruhan pinjaman.

Sebagian besar pinjaman negara pemberi utang mencapai 210,40 miliar dolar AS, disusul organisasi internasional sebesar 47,18 miliar dolar AS dan sumber lainnya 187,45 miliar dolar AS. Singapura menjadi negara kreditur terbesar dengan nilai 51,07 miliar dolar AS, diikuti Amerika Serikat sebesar 29,53 miliar dolar AS dan China senilai 25,69 miliar dolar AS. Sementara itu, kreditur organisasi internasional terbesar berasal dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) sebesar 21,32 miliar dolar AS, Asian Development Bank (ADB) sebesar 12,23 miliar dolar AS, serta IMF senilai 8,72 miliar dolar AS.

Posisi ULN pemerintah secara spesifik menyumbang 216,3 miliar dolar AS atau setara Rp3.862,04 triliun, tumbuh 2,9 persen (yoy) atau melambat dari kuartal I-2026 yang tumbuh 3,8 persen. Penyerapan ULN pemerintah paling besar dialokasikan untuk sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0 persen (Rp849,65 triliun) serta Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,6 persen (Rp795,58 triliun). Selanjutnya, sektor Jasa Pendidikan menyerap 16,2 persen (Rp625,65 triliun), sektor Konstruksi 11,5 persen (Rp444,13 triliun), serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5 persen (Rp328,27 triliun).

Peningkatan ULN pada bank sentral terutama dipicu oleh naiknya kepemilikan investor non-residen atas Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menopang stabilitas rupiah. Di sisi lain, ULN swasta masih mengalami kontraksi 0,6 persen (yoy) menjadi 194,6 miliar dolar AS (Rp3.474,58 triliun), membaik dibanding kontraksi 1,3 persen pada triwulan sebelumnya. Kontraksi ULN swasta terutama disumbang oleh lembaga keuangan yang terkontraksi 3,4 persen, sementara pangsa utang swasta didominasi oleh industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dengan porsi total 79,4 persen.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Struktur penarikan pinjaman modal asing tersebut dipastikan berada dalam kondisi aman untuk menopang kebutuhan pembangunan nasional.

"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tambahnya.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kewajiban pembayaran utang terus dilakukan secara disiplin dan fleksibel sesuai anggaran negara.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).