Wamen PKP Tekankan Rumah Hak Asasi Bukan Komoditas Komersial

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan rumah sebagai hak asasi manusia, bukan komoditas komersial, dalam peringatan Hari Perumahan Nasional di Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026). Ia menyampaikan pesan Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta yang menyebut perumahan sebagai martabat masyarakat, dilansir dari Detikcom.

"Perumahan harus ditegaskan bahwa rumah bukan komoditas komersial. Rumah adalah hak asasi. Rumah adalah public goods. Rumah seperti sembako, sehingga negara hadir sepenuh hati," ujar Fahri.

Fahri menjelaskan tiga prinsip dari Bung Hatta untuk sektor perumahan: negara harus menguasai tanah, tata ruang, dan sistem pembiayaan jangka panjang. Ia menambahkan perumahan disebut sebagai tangga peradaban, di mana perbaikan sektor ini akan menyelesaikan berbagai masalah lingkungan.

"Negara berkembang menuju negara maju, ya tangganya rumah. Kenapa? Karena semua tempat kumuh hilang, semua pinggir-pinggir pantai yang kotor hilang, pinggir sungai yang kotor hilang, pinggir rel kereta hilang yang kotor, pinggir jalan yang kotor hilang," ujarnya.

Ia menekankan perlunya revolusi sistem untuk menyediakan rumah layak huni. Negara harus hadir agar sektor perumahan tidak didominasi pasar, salah satunya dengan memberikan rumah subsidi secara tepat sasaran.

"Sistem mesti kita bangun secara komprehensif supaya orang dapat rumah seperti cara orang mau makan nasi atau beli minyak goreng dan seterusnya," kata Fahri.

Fahri juga menjelaskan tahapan sistem yang diperlukan, mulai dari penghimpunan data antrean dan database permintaan rumah masyarakat, penyediaan suplai perumahan, hingga pengaturan pembiayaan.

"Sistem dibangun dulu, sistem antreannya, sistem databasenya diatur dulu, baru kemudian masuk ke sisi suplai. Setelah itu, bicara pembiayaan," tuturnya.